Reporter : Abdul Aziz
Editor : Memey Mega
Banyuwangi, Kabarpas.com – Heri Budiawan yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Budi Pego, beberapa waktu lalu, mendatangi kantor Komnasham untuk mengadukan dugaan diskriminasi hukum atas kasus yang menimpanya.
Budi Pego adalah seorang warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran yang menolak keberadaan tambang emas Tumpangpitu milik perusahàan PT. Merdeka Copper Gold yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI).
Di tengah giat melakukan aksi penolakan tambang tersebut Budi Pego yang juga dikenal sebagai aktifis lingkungan hidup tersandung masalah hukum. Ia dituduh mengibarkan spanduk berlogo palu arit saat mengelar aksi menolak tambang emas pada April 2017 dan turut disangka menyebarkan faham komunisme.
Jaksa akhirmya menuntut Budi Pego dengan tuntutan 7 tahun penjara, yang akhirnya hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menvonis hukuman 10 bulan penjara meski dalam fakta persidangan tidak pernah diperlihatkan barang bukti bendera atau spanduk bergambar palu arit yang dimaksud.
“Ini kan aneh saya ditangkap dan ditahan dengan tuduhan mengibarkan bendera komunis yang saya tidak tahu, barang buktinyapun tidak bisa ditunjukan dalam persidangan, ” ujar Budi Pego menceritakan kepada wartawan Kabarpas biro Banyuwangi.
Proses hukum pun berlangsung hingga sampai ke Mahkamah Agung, dan akhirnya Januari 2018 MA menjatuhkan hukuman kurungan kepada Budi selama empat tahun.
“Banyak yang janggal selama proses sidang. Salah satunya adalah spanduk berlogo palu arit itu tak pernah diperlihatkan dalam sidang atau ada keterangan di BAP yang dihapus oleh saksi,” kata Budi Pego.
Salah satu kejanggalan lain menurut Budi Pego, saat proses persidangan karena tidak cukup bukti dituduh menyebarkan ajaran komunisme, maka hakim beralih menggunakan dasar bahwa saat melakukan aksi Budi Pego tidak mengajukan izin ke polisi. “Ini aneh sekali dan terkesan dipaksakan,” cetus Budi Pego.
Karena dianggap ada dugaan diskriminasi hukum dan perlakuan tidak adil, Budi Pego pun mendatangi kantor Komnasham, Walhi, Sekertariat Mahkamah Agung RI, Bawas MA, Ombusdman, dan Komisi Yudisial di dampingi beberapa pengacaranya.
“Setelah dilakukan kajian, intinya ditemukan ketidakwajaran dalam proses hukum saya, sehingga Komnasham dan Walhi meminta MA untuk meninjau ulang persoalan hukum yang menimpa saya ini, ” ujar Budi Pego. (ziz/mey).
