Jember, Kabarpas.com – Kedatangan Wakil Bupati Jember ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak sesuai ekspektasi.
Djoko Susanto yang sedianya akan memimpin apel pada Kamis (10/4/2025) pun kecele, tidak ada satu pun pejabat eselon II mulai kepala bidang/bagian sampai kepala dinas yang menemuinya.
Meski Djoko mengklaim telah melayangkan pemberitahuan resmi sehari sebelumnya, namun hanya staf-staf Bapenda yang menemuinya.
“Alhamdulillah tidak ada pejabat yang menemui saya, hanya staf-staf saja,” ucapnya.
Belakangan diketahui, para pejabat Bapenda sedang rapat pada waktu yang bersamaan.
Di tempat terpisah, Plt Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi mengklarifikasi bahwa tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak Wabup Djoko terkait apel.
Fauzi berkilah, memang ada konfirmasi sebelumnya namun hanya sekadar informasi lewat pesan whatsapp melalui ajudan Wabup Djoko Susanto.
“Yang ada ialah ajudan wa (whatsapp) saya pagi. Terkait pemberitahuan pak Wabup akan ambil apel pagi di Bapenda,” tulis Fauzi lewat pesan singkat.
Fauzi menambahkan, melalui ajudan, ia mempertegas rencana kegiatan Wabup Djoko atas inisiatif sendiri atau perintah Bupati Fawait.
“Saya tanyakan ke ajudan apakah diperintah bupati atau atas inisiatif sendiri beliau? Ajudan jawab atas inisiatif sendiri,” imbuhnya.
Dalam klarifikasinya, Fauzi membenarkan para pejabat Bapenda sedang mengadakan rapat tepat pada saat kedatangan Wabup.
Rapat koordinasi tersebut, telah diagendakan sebelumnya oleh Sekretaris Bapenda.
“Di jam sama baru ada laporan Pak Wabup ke Bapenda. Ajudan nemui saya di ruang rapat, lalu saya lewat ajudan mempersilahkan Pak Wabup hadir dalam ikut rapat,” kata Fauzi menjelaskan.
Sekali lagi, Fauzi menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari pihak Wabup Djoko akan agenda kedatangannya ke Bapenda.
“Tidak ada, setelah dicek Pak Sekban di administrasi persuratan,” tegasnya.
Sebagai informasi, sejatinya kedatangan Wabup Djoko ke Bapenda tidak hanya dalam rangka memimpin apel. Ia juga bermaksud melakukan pembinaan terutama dalam transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
Sebab kabarnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak tercatatnya bea pajak yang sudah mereka setorkan ke Bapenda. (dan/ian).
