Probolinggo, Kabarpas.com – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar finalisasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Audited di Bale Hinggil Paseban Sena Probolinggo.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani didampingi Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo Aries Purwanto ini diikuti oleh 12 orang terdiri dari unsur Bidang Akuntansi BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
Finalisasi penyusunan LKPD tahun 2024 Audited ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan Pemkab Probolinggo memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. Tidak hanya itu, hasil akhir yang diharapkan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Jawa Timur. Bila berhasil, ini akan menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Kabupaten Probolinggo Happy Wanodya Ningtyas menyampaikan dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu melakukan percepatan penyesuaian data/koreksi pada LKPD tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada tanggal 20 Pebruari 2025 sampai dengan 21 April 2025.
“Selain itu meningkatnya akuntabilitas LKPD tahun 2024 Kabupaten Probolinggo serta diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2024 dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani mengatakan penyusunan LKPD merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selama satu periode tahun anggaran dengan terselenggaranya proses pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang APBD tahun anggaran 2024 serta perubahannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2024.
“Kegiatan ini juga merupakan suatu proses percepatan penyesuaian data/koreksi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 2025 sampai dengan 21 April 2025,” katanya.
Kristiana mengharapkan dari tahun ke tahun akan ada peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo. “Semoga tahun ini merupakan tahun ke-12 kita meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang rencananya untuk penyampaian opini akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo,” harapnya.
Menurut Kristiana, ini adalah bentuk ikhtiar Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepercayaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo bahwasanya proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2024 ini mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan/ penatausahaan serta pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel.
“Ini adalah ikhtiar bersama untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Probolinggo dari perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas tinggi,” pungkasnya. (len/ian).
