Surabaya, Kabarpas.com – Sikap kritis harus terus dipacu kepada kaum. Muda dan generasi muda agar demokrasi berjalan sesuai relnya. Demokrasi menjadi bagian penting kehidupan masyarakat dalam. membangun kemajuan bangsa dan negara.
“Kaum muda tidak boleh berdiam diri menyaksikan kondisi yang kurang baik. Dengan sikap kritis dan kritik masyarakat, terutama generasi muda mempunyai sikap peduli dan mengambil bagian dalam perubahan-perubahan di tengah masyarakat,” ujar Dr Freddy Purnomo SH MH, Komisi A DPRD Jatim, pada workshop “Peran Pemuda dalam Upaya Mencegah Intoleransi dan Radikalisme demi Menjaga Keutuhan NKRI” yang digelar di Resto Nine Surabaya, Jumat (14/06/2024).
Menurut Freddy, kaum muda harus lebih bersemangat dalam memikirkan dan bertindak untuk masa depan bersama.
“Generasi muda tidak boleh melempem, lembek, tapi bersemangat dan aktif di berbagai bidang. Saya ditempa sejak muda, dan sampai sekarang tetap tak berubah, tetap bersemangat mengambil bagian demi perbaikan-perbaikan masyarakat,” tutur Freddy Poernomo.
Sebagai pembicara kunci Freddy Purnomo, kegiatan dihelat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jatim menghadirkan Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto yang sedianya menyampaikan materi berjudul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim dalam Menanggulangi Radikalisme”. Namun, Eddy yang Plt Walikota Madiun berhalangan hadir lalu digantikan Nurul Ansori.
*Memahami Kedaulatan Negara dan UUD 1945*
Selain itu, juga Ketua FKPT Jatim Prof Dr Hesti Armiwulan SH MHum dengan materi Peran Pemuda dalam Upaya Mencegah Intoleransi dan Radikalisme demi Menjaga Keutuhan NKRI, dengan moderator Ach. Reza Rafsanjani SPd, Ketua Duta Damai Jatim.
Prof Hesti Armiwulan dalam kesempatan itu mengingatkan pentingnya memahami sejarah Proklamasi RI, tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945.
“Kita negara berdaulat dan merdeka, yang kita raih dengan perjuangan berdarah-darah. Semua penyelenggaraan negara kita berdasarkan undang-undang. Di dalamnya ada rumusan sila dari Pancasila,” tuturnya.
Terkait dengan ideologi negara Pancasila, Hesti menawarkan pentingnya pendekatan _soft aproach_ melalui strategi meredam kelompok garis keras.
“Di antaranya, dalam tataran nasional maka perlu dilakukan lebih intensif program literasi Pancasila yang lebih mendalam terutama ditekankan pada cara pandang moderasi agama, kebhinekaan/keberagaman dan sikap hidup toleran di kalangan siswa,” tuturnya.
Dijelaskan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), pendekatan untuk meredam gerakan radikalisme dengan memberikan pemantauan lebih kuat terutama terhadap koneksi alumni. Selain itu juga pada siswa yang terbangun melalui relasi kampus dan SMA sebagai jalur penyebaran gerakan _hardliner_ dan meminimalisir mata rantai penyebarannya.
Selain itu, juga penting memberikan promosi dan dukungan terhadap aktivitas ekskul yang biasanya tidak banyak kekuatan Islam _hardliner_ menyebar seperti penalaran, olahraga dan pecinta alam.
Melakukan pemantauan lebih intens terhadap aktivitas ekskul yang menjadi pusat penyebaran aktivitas _hardliner_ seperti kerohanian, Pramuka, PMR dan jurnalisme serta memotong mata rantai penyebarannya.
Mengajak para penggerak Islam moderat untuk masuk ke sekolah-sekolah terutama yang rawan dengan penyebaran gagasan garis keras baik untuk memotong mata rantai alumni-siswa maupun penetrasi di ekskul. (don/gus).
