Reporter : Puguh Rian
Editor : Memey Mega
Malang, Kabarpas.com – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang menggelar workshop dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Pengembangan Desa Berbasis Kawasan’.
Acara tersebut digelar di Aula KH. Moh Said UNIRA Malang. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bramantyo Triasmoro, menjelaskan tujuan acara ini adalah untuk mengupgrading pengetahuan, teknis, serta roadmap pendampingan desa Dilem Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk para dosen Ilmu Pemerintahan, dosen Manajemen dan dosen Agroteknologi.
“Kedepan, kami akan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk mendesain desa wisata lembah ndilem berbasis keterlibatan masyarakat,” katanya, Rabu (3/1/18).
Workshop Tata Kelola Pemerintah Desa ini menghadirkan narasumber yang expert pada bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat desa yakni Iman Suwongso.
Dalam workshop yang diikuti oleh beberapa dosen dari lintas program studi, Imam Suwongso menjelaskan tentang pentingnya Perguruan Tinggi untuk turut serta membangun kolaborasi dengan aktor-aktor lain dalam upaya membangun tatakelola pemerintahan yang sehat.
“Para dosen juga memiliki tanggungjawab sosial dalam mengimplementasikan berbagai khasanah pengetahuan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat desa,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Wagir itu.
Menurut Iman Suwongso, perguruan tinggi juga bertanggung jawab untuk mengambil peran pendampingan dan pengawasan penggunaan dana desa agar dana yang ada dapat benar-benar terserap tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang memberikan kemanfataan secara terus menerus dan bukan dalam waktu yang sesaat saja.
“BUMDES harus diberdayakan, kelompok-kelompok masyarakat kreatif-inovatif harus muncul dengan berbagai kemandirian dalam hal ekonomi dan pengetahuan,” ungkapnya
Secara terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Muhamad Imron juga menegaskan tentang pentingnya keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mensupport penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan ideal.
“Dari beberapa literatur teori yang ada, quadruple helix maupun quintuple helix innovation theory misalnya, meniscayakan keterlibatan beberapa aktor seperti Government, business, academika, civil society dan environment dalam proses-proses pembangunan tatakelola pemerintahan yang ideal”, pungkanya.
Acara ini ditutup dengan perumusan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang nantinya akan menjadi panduan dalam implementasi pendampingan pada masyarakat desa. (Guh/Mey).
