Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

Kabar Banyuwangi · 19 Nov 2017 14:33 WIB ·

Pengelolaan Tidak Maksimal, DPRD Jatim Desak Pemerintah Berdayakan BUMDES


Pengelolaan Tidak Maksimal, DPRD Jatim Desak Pemerintah Berdayakan BUMDES Perbesar

Reporter : Hari Purnomo

Editor : Memey Mega

Banyuwangi, Kabarpas.com – BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) selama ini pengelolaannya tidak maksimal, padahal BUMDES menjadi wadah untuk masyarakat desa berinovasi dalam menggairahkan perekonomian di desa. Menyikapi fakta itu, Fauzan, anggota Komisi A DPRD Jatim, menilai pemerintah harus mengupayakan program pemberdayaan BUMDES, agar benar-benar bisa dikelola dan berkembang dengan baik.

“Biro Pemberdayaan Masyarakat Desa harus turun langsung ke desa untuk melihat secara langsung apa yang menjadi kendala tidak berjalannya dengan baik BUMDES, padahal BUMDES menjadi wadah inovasi untuk mengerakkan ekonomi kreatif masyarakat desa, apalagi potensi desa sangat banyak untuk bisa digerakkan agar mampu mensejahterakan masyarakat desa,” ungkap politisi dari fraksi PPP ini dan juga pengasuh pondok pesantren ihya Ulumidin singonjuruh, Minggu (19/11).

Saat ditemui wartwan, Fauzan yang saat ini pulang kampung di desa Padang Kecamatan Singonjuruh Banyuwangi menuturkan, selain pentingnya pemberdayaan BUMDES, advokasi desa juga sangat penting, apalagi semakin maraknya persoalan desa, seperti kepala desa terkait dengan pelanggaran dan penyimpangan anggaran desa. Untuk itu, harus ada advokasi desa selain untuk memberikan advokasi kepala desa yang mengalami permasalahan, juga untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan, sehingga tidak sampai tersandung permasalahan.

“Komisi A akan membentuk Forum Peduli Desa Jatim yang diinisiasi Komisi A tujuannya untuk mengevaluasi persoalan yang rentan dengan ranah hukum di pemerintah desa,” ungkapnya.

Fauzan menambahkan, penanganan sektor pertanian juga sangat penting dikarenakan masih mengalami banyak persoalan seperti kelangkaan pupuk, dan irigasi yang tidak maksimal. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi, koordinasi, sinergi, koneksitas antar instansi pemerintah dalam rangka mendukung perbaikan sektor pertanian. “Banyak yang harus disinergikan dalam mewujudkan program kedaulatan pangan di Jatim,” imbuhnya.(har/mey).

Artikel ini telah dibaca 20 kali

Baca Lainnya

Penyuluhan Progarm PTSL 2024 di Desa Kelir Mendapat Apresiasi Tokoh Masyarakat

13 Oktober 2023 - 17:45 WIB

Begini Cara Moeldoko dan FORSAS Asah dan Tumbuh Kembangkan Seni Musik Banjari di Kalangan Santri

3 Juli 2023 - 20:45 WIB

Tahun Politik, AMSI Jatim dan Polresta Banyuwangi Segera Bentuk Komite Komunikasi Digital

18 Februari 2023 - 06:11 WIB

Gubernur Khofifah Ajak Pemuda Terus Berinovasi dan Improvisasi Hadapi Ancaman Krisis Global

24 Agustus 2022 - 06:36 WIB

Matic Besar Honda PCX160 Hadir di Banyuwangi

13 Desember 2021 - 16:37 WIB

AMSI Jawa Timur dan Solopos Institute Gelar UKW Pertama di Banyuwangi

5 November 2021 - 14:51 WIB

Trending di Kabar Banyuwangi