Pasuruan, Kabarpas.com – Badan penyelenggara jaminan sosial BPJAMSOSTEK Pasuruan menggelar webinar bertajuk “Adaptasi BPJAMSOSTEK”. Kegiatan yang diikuti oleh perusahaan kategori besar dan menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan tersebut diikiuti lebih dari 50 perusahaan.
Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan juga mematuhi (PPKM) maka protokol kesehatan pun tetap diterapkan, sehingga kegiatan ini dilakukan secara virtual. Kendati demikian semua itu tidak mengurangi rasa kepedulian BPJAMSOSTEK dengan para perusahaan dan pemangku kepentingan dalam hal ini peran Pemerintah Daerah.
Kegiatan yang dipimpin secara langsung oleh Kepela Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Pasuruan Arie Fianto Syofian tersebut, juga dihadiri oleh senior Analis Kantor Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Heri Purwanto serta Seketaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Aris Moestikaningtyas.
Arie Fianto syofian dalam sambutanya menyampaikan pentingnya dilakukan kegiatan ini tidak lain adalah untuk menjalin silaturahmi antara BPJAMSOSTEK dengan para Stakeholder, dalam hal ini adalah Dinas Tenagakerja Kabupaten Pasuruan dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa sampai saat ini jumlah angkatan kerja di wilayah Kabupaten Pasuruan yang mendapatkan jaminan sosial sendiri masih sangat kecil dari 1.605.370 baru terlindungi sebanyak 193.437, artinya jumlah ini baru 11% dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan, tentunya hal ini tak lepas dari peran pemerintah dalam medukung program jaminan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.
“Perlu kami sampaikan juga di masa pandemi seperti saat ini kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap peserta, dengan meningkatnya jumlah klaim di masa pandemi ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 tentunya meningkat cukup signifikan, hal ini tentunya akibat dari banyaknya badan usaha yang tutup maupun yang merumahkan pekerjanya sebagian,” paparnya.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Arie tersebut, untuk pembayaran kliam JHT tahun 2019 sebanyak 20.768 kasus dengan jumlah pembayaran klaim 226.967.958.210 pada tahun 2020 meningkat sebanyak 24.160 kasus dengan jumlah klaim Rp.301.797.440.010, pembayaran JP tahun 2019 sebanyak 3.917 kasus dengan jumlah klaim Rp.2.385.035.026 tahun 2020 meningkat sebanyak 5.623 kasus dengan jumlah klaim Rp.4.492.782.101, JKK tahun 2019 sebanyak 2.645 kasus dengan jumlah klaim sebesar Rp.14.962.039.674 meningkat di tahun 2020 sebesar 2.910 kasus dengan jumlah klaim Rp.19.047.623.188.
“Sedangkan JKM di tahun 2019 sebanyak 437 kasus dengan jumlah klaim Rp.11.787.000.000, di tahun 2020 meningkat menjadi 461 kasus dengan jumlah klaim Rp.17.758.000.000,” sambungnya.
Sementara Mohammad Arfan selaku kepala bidang kepesertaan BPJAMSOSTEK Pasuruan memaparkan terkait dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jaminan, ini diperuntukan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertujuan unutk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan.
Manfaatnya dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sendiri ada tiga, antara lain pertama pemberian uang tunai dengan harapan untuk memberikan kepastian keberlangsungan pendapatan terhadap pekerja yang ter-PHK akan diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan dengan besaran 3 bulan pertama sebesar 45% dari upah pekerja dan pada 3 bulan kedua diberikan sebesar 25%, kedua Akses Informasi Pasar Kerja yang mana bertujuan untuk membantu pekerja ter-PHK akan segera mendapatkan pekerjaan kembali.
“Dan yang ketiga pemberian Pelatihan Kerja dimana pekerja ter-PHK akan mendapatkan pelatihan secara gratis dengan tujuan meningkatkan employability yang mana pelatihan tersebut dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerinta, swasta atau perusahaan, dan ini tentunya akan ada sosialisasi lebih lanjut,” terangnya.
Sedangkan Deputi Direktur Wilayah yang kali ini diwakili oleh Senior Analis, Heri Purwanto dalam membuka acara sharing session kali ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk bisa meraih Paritrana Award Ke-4 BPJAMSOSTEK.
Masih di acara yang sama, Kepala Dinas Tenagakerja Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Aris Mustikaningtyas selaku Seketari Dinas Tenagakerja Kabupaten Pasuruan menyampaikan dalam menjalankan Jaminan Sosial dibdaerah, tentunya tak lepas dari peran Pemerintahan Daerah itu sendiri yakni dalam bidang Ketenagakerjaan.
Ia mengungkapkan bahwa ada empat elemen penting di sini yang harus bersinergi, di antaranya BPJAMSOSTEK pastinya, Pemerintah Daerah, Perusahaan dan tentunya masyarakat.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan Jaminan Sosial terhadap masyarakat, sedangkan pekerja baik disektor formal maupun non formal tentunya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan tersebut sehingga keempat elemen tersebut perlu bersama-sama saling bersinergi untuk mewujudkan Jaminan Sosial khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan,” terangnya.
Di sisi lain UU 11 2020 Cipta Kerja, perlu diimplementasikan di daerah dan juga PP program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Perlu ditindak lajuti oleh semua Pihak baik pengusaha, pekerja dan juga masyarakat.
“Tidak kalah penting lagi, kali ini dalam rangka menyambut Paritrana Award ke-4 BPJAMSOSTEK. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama BPJAMSOSTEK telah memiliki komitmen dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial yang mana komitmen bersama ini telah ditandatangani pada awal tahun ini,” pungkasnya. (ajo/gus).
