Reporter : Peter
Editor : Memey Mega
Malang, Kabarpas.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Malang (KNPI) serta beberapa pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Kota Malang malam kemarin mengunjungi kediaman pimpinan DPRD Kota Malang, Choeroel Anwar.
Beberapa perwakilan ormas diantaranya Komando Inti Pemuda Pancasila, GM FKPPI, Banser NU dan Kokam Muhammadiyah, di kediamannya di Kelurahan Bandulan, Sukun, Malang.
Hutama Budi Hindrarta, Ketua KNPI Kota Malang menjelaskan jika kunjungan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk dukungan komponen masyarakat terhadap kelembagaan DPRD.
“Pertemuan ini adalah bentuk dukungan komponen masyarakat terhadap penguatan fungsi kelembagaan DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan Kota Malang yang lebih baik ke depan, sekaligus guna membangun keakraban saja”, kata pria yang akrab disapa Abud, Sabtu (28/7).
Subhan, Wakil komandan Kokam Muhammadiyah Kota Malang juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi membantu pemerintahan baik lembaga DPRD maupun Pemkot Malang yang merupakan satu kesatuan. “Dengan sisa 25 anggota dewan yg masih aktif ini harusnya seluruh unsur masyarakat terpanggil baik ormas, ulama, insan kampus, pers dan para praktisi semestinya lebih bersinergi turut langsung mengawal proses pemerintahan di Kota Malang,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama M. Asykur, Wakil kepala Banser Kota Malang, juga menyampaikan bahwa
kita masih bersyukur legislatif tetap berfungsi meskipun dituntut untuk kerja lebih ekstra lagi terlebih mereka berkemauan untuk lebih membuka diri pada masyarakat seperti ini.
Merespon kunjungan tersebut, Choeroel menjelaskan jika saat ini memang masa-masa krusial bagi pemerintahan sehingga masukan dari berbagai elemen sangat penting untuk legislator-legislator kita. “Mengingat tingginya intensitas kerja DPRD seperti pada Juli-Agustus ini khususnya pada fungsi Budgeting DPRD untuk penyusunan dan evaluasi APBD, adalah masa-masa krusial bagi pemerintahan kita. Masukan-masukan yang konstruktif akan sangat penting bagi legislator kita,” ungkapnya. “Bayangkan saja di Komisi B itu menyisakan hanya 5 orang anggota DPRD saja, dan harus meng-handle setidaknya 10 mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik sisi perencanaan anggaran maupun pengawasannya,” lanjutnya.
Terkait nilai SiLPA TA 2017 yang sangat besar, Abud memprediksi pemerintah tentunya akan kesulitan menyerap anggaran bila kita amati dari beberapa pos perencanaan program TA 2018 ini kurang mengedepankan asas analitis dan proposional, “Namun yang terpenting adalah upaya antisipasi potensi SiLPA tahun 2018 yang sedang berjalan ini, yaitu dengan mengawasi progres kinerja pemerintah di pertengahan tahun dan selanjutnya dievaluasi dan disesuaikan lagi dalam APBD-P sambil disinkronkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
“Tingkat serapan APBD ini menjadi tanggung jawab DPRD juga sebagai mitra eksekutif. Lengah lagi pengawasan dan perencanaan kita maka dapat dipastikan anggaran banyak tak terserap, artinya pemerintahan kita sangat-sangat abai pada kepentingan warganya,” Abud menambahkan.
Komandan Koti Pemuda Pancasila, H. Sobar, juga mendorong ke depan sinergitas antara Forpimda Kota Malang yang selama ini melibatkan peran serta ormas untuk kepentingan-kepentingan sosial dan keamanan dapat lebih baik lagi.
Dalam pertemuan itu juga membahas terkait peningkatan peran dan kapasitas ormas, permasalahan transportasi, perparkiran, pariwisata dan kesenjangan antara kawasan barat dan timur. (Pet/Mey)
