Jember, Kabarpas.com – Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di Dusun Durjo, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Golkar, Agung Budiman.
Persoalan itu menarik perhatiannya bahkan sebelum kegiatan reses dimulai. Saat melintasi jalan menuju lokasi reses, Selasa (17/11/2026), Agung melihat langsung kondisi sejumlah ruas jalan yang masih minim lampu penerangan.
Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu isu infrastruktur yang disampaikan dalam kegiatan reses Masa Persidangan III di tengah masyarakat daerah pemilihan (Dapil) 2.
Meski hujan deras mengguyur wilayah tersebut, kegiatan reses tetap berlangsung. Agung memanfaatkan pertemuan itu untuk menyerap aspirasi sekaligus mengajak masyarakat mengidentifikasi titik-titik jalan yang membutuhkan penerangan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Dima Akhyar dari Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Jember dan Nanang Sugianto sebagai narasumber.
“Sebagai wakil panjenengan di DPRD Kabupaten Jember, saya memiliki kewajiban untuk turun langsung ke masyarakat. Melalui reses ini, kami ingin menjalin komunikasi dan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Agung.
Menurut Agung, penerangan jalan bukan sekadar fasilitas untuk menunjang kenyamanan pengguna jalan. Keberadaan PJU juga berkaitan dengan keamanan masyarakat, terutama di kawasan yang aktivitas warganya masih berlangsung hingga malam hari.
Dia menyebutkan, pemerintah Kabupaten Jember memiliki sejumlah rencana penambahan PJU. Pada 2026, terdapat sekitar 700 titik penerangan jalan, sementara program melalui APBD disebut menargetkan 6.000 titik.
Adapun pada 2027, pemerintah daerah merencanakan penambahan sekitar 14.000 titik penerangan di berbagai wilayah Kabupaten Jember.
Karena itu, Agung meminta masyarakat Desa Karangpring, khususnya warga Dusun Durjo, tidak ragu menyampaikan usulan lokasi yang membutuhkan lampu penerangan.
Namun, dia mengingatkan bahwa pemasangan PJU tetap harus memperhatikan persyaratan teknis. Salah satunya, akses jalan harus memiliki lebar yang memadai agar dapat dilalui kendaraan operasional untuk pemeliharaan.
“Kalau ada jalan yang masih gelap, silakan diusulkan,” ujarnya.
Selain persoalan PJU, Agung juga melihat potensi wilayah Karangpring yang memiliki lingkungan alam sejuk dan didukung sektor perkebunan. Sebagian masyarakat setempat bekerja sebagai penyadap dan pekerja perkebunan yang turut berkontribusi terhadap sektor pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menyampaikan sejumlah program prioritas Pemkab Jember.
Salah satunya Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Dia menjelaskan, masyarakat yang memiliki KTP Jember bisa memperoleh pelayanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program tersebut sesuai ketentuan.
“Pokoknya warga yang ber-KTP Jember dipastikan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sesuai ketentuan program UHC. Kalau ada warga yang mengalami kendala dalam pelayanan, silakan sampaikan kepada kami,” jelasnya.
Agung juga mengenalkan layanan Home Care yang memungkinkan tenaga kesehatan mendatangi rumah warga yang mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
Di bidang pendidikan, dia menjelaskan program beasiswa yang proses seleksinya dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dia menegaskan, tidak ada praktik titipan maupun prioritas karena kedekatan dengan pejabat.
“Program ini murni berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan,” tandasnya.
Selain beasiswa, terdapat program revitalisasi sekolah yang mendapat dukungan pemerintah pusat. Menurut pemaparannya, hingga 2027 terdapat sekitar 500 titik sekolah yang direncanakan memperoleh program rehabilitasi, baik sekolah negeri maupun swasta pada jenjang SD dan SMP.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi salah satu perhatian. Kabupaten Jember disebut mendapatkan dua Sekolah Rakyat dengan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, Agung turut menjelaskan kebijakan parkir berlangganan yang mulai berlaku pada 2 November 2026 bagi kendaraan berpelat nomor Jember.
Tarif yang ditetapkan sebesar Rp 30.000 per tahun untuk kendaraan roda dua dan Rp 60.000 per tahun untuk kendaraan roda empat.
Menurut Agung, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak perlu membayar parkir setiap kali menggunakan fasilitas parkir di lokasi yang telah ditetapkan.
Dia menyebutkan, pendapatan sektor parkir sebelumnya berada di kisaran Rp 1,3 miliar. Melalui kebijakan parkir berlangganan, pemerintah daerah menargetkan pendapatan hingga Rp 23 miliar.
Di akhir kegiatan, Agung juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama saat memasuki musim hujan.
Dia mengimbau warga tidak membuang sampah sembarangan dan menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika hujan disertai angin kencang.
“Namanya musibah tentu tidak ada yang menginginkan. Karena itu, mari kita banyak berdoa, menjaga lingkungan, dan saling mengingatkan,” ucapnya.
Agung berharap aspirasi yang dihimpun melalui reses dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan dan pembangunan daerah.
Dia menegaskan, pembangunan Kabupaten Jember harus berorientasi pada pemerataan agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (dan/ian).

















