Jember, Kabarpas.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menggerakkan perekonomian desa. Pondok pesantren pun memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam ekosistem tersebut, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pengembangan usaha berbasis ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Praja Mukti, kompleks Pemkab Jember, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Zulhas didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan Ketua DPD PAN Jember Abdul Salam. Sebelum berdialog, ia menyempatkan sarapan bersama para kiai dan santri dengan suasana lesehan yang berlangsung akrab.
Dalam sesi dialog, salah seorang santri menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai peluang pesantren terlibat dalam program ketahanan pangan pemerintah.
Ia mempertanyakan kemungkinan pesantren menjadi pemasok bahan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun mitra koperasi desa (Kopdes). Menurutnya, keterlibatan tersebut dapat membantu memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.
Selain itu, santri tersebut juga menanyakan program ketahanan pangan yang menyasar pesantren, termasuk peluang memperoleh akses permodalan, pembinaan, hingga pelatihan agribisnis bagi pengurus dan santri.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Zulhas menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan bahan pangan untuk SPPG dirancang dengan melibatkan pemasok dari desa setempat.
“MBG ketua timnya saya. Di Perpres itu supplier atau pemasok bahan baku SPPG tidak boleh satu. Dia harus dari desa setempat. Bisa bentuknya koperasi, UMKM,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan seperti sayuran, telur, dan ikan harus melibatkan banyak pemasok, bukan hanya bergantung pada satu pihak.
Menurut Zulhas, skema tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa. Dengan melibatkan koperasi dan UMKM lokal, manfaat ekonomi dari program MBG diharapkan dapat dirasakan masyarakat sekitar.
“Sebetulnya Presiden ingin perekonomian tumbuh dari desa,” tandasnya.
Terkait akses permodalan, Zulhas menyebut pesantren dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, pengajuan pembiayaan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan, termasuk memiliki manajemen usaha yang memadai.
“Sudah ada KUR. Tapi persyaratan harus dipenuhi bank, ada manajemennya,” jelasnya.
Di hadapan para kiai dan santri, Zulhas juga meminta doa agar dirinya dapat memperjuangkan kehadiran SPPG di lingkungan pondok pesantren.
Ia berharap pesantren ke depan tidak hanya berperan dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. (dan/ian).

















