Jember, Kabarpas.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Jawa Timur XI, Slamet Ariyadi mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi mekanisme delivery order (DO) dan mempercepat pengiriman bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Madura.
Desakan itu disampaikan menyusul laporan antrean panjang kendaraan dan kekosongan stok BBM di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu mobilitas warga hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Madura harus segera diatasi. Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan DO untuk setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Slamet, Rabu (21/10/2026).
Pertamina perlu mengevaluasi alokasi BBM dan jadwal pengiriman berdasarkan kebutuhan riil setiap SPBU. Menurut Slamet, langkah itu dinilai penting agar keterlambatan pasokan tidak berujung pada kekosongan stok dan antrean kendaraan yang berkepanjangan.
Dia mengingatkan, gangguan distribusi BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, hingga pelaku usaha kecil juga berpotensi terdampak karena aktivitas mereka bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat, pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” jelasnya.
Persoalan pasokan BBM dilaporkan terjadi di Bangkalan dan Pamekasan. Di Bangkalan, kekosongan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU disebut mengganggu mobilitas warga, termasuk operasional angkutan umum.
Sementara itu, di Pamekasan, antrean kendaraan terjadi di beberapa SPBU di tengah laporan keterlambatan pengiriman dan pengurangan DO.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyurati Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pasokan. Adapun pemantauan pemerintah daerah di Pamekasan mengidentifikasi sejumlah persoalan distribusi yang perlu ditindaklanjuti, termasuk dugaan ketidaktertiban administrasi penyaluran BBM bersubsidi.
Slamet meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi pasokan, jadwal distribusi, dan kebutuhan BBM di setiap SPBU. Ia juga mendorong koordinasi lebih intensif antara Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU untuk mengidentifikasi hambatan pengiriman.
Menurut dia, mekanisme DO perlu mempertimbangkan kebutuhan aktual masyarakat, bukan sekadar ketersediaan pasokan secara keseluruhan.
Karakteristik Madura sebagai wilayah kepulauan juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan distribusi. Faktor jarak dan akses, kata Slamet, dapat memengaruhi ketepatan waktu pengiriman BBM ke setiap wilayah.
“Pertamina harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Setiap kendala distribusi harus segera ditangani agar tidak terjadi kekosongan stok dan antrean panjang,” tegasnya.
Ia berharap penyesuaian alokasi dan percepatan pengiriman dapat dilakukan secara tepat sehingga tidak terjadi ketimpangan pasokan antardaerah.
Slamet menilai persoalan BBM tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah operasional SPBU. Jika berlangsung lama, gangguan pasokan dapat menghambat distribusi barang, kegiatan pertanian dan perikanan, serta operasional usaha mikro dan kecil.
Waktu yang terbuang untuk mengantre atau mencari SPBU yang masih memiliki stok juga berpotensi menambah beban masyarakat.
Karena itu, ia meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan distribusi BBM di Bangkalan, Pamekasan, dan wilayah Madura lainnya.
Di sisi lain, Slamet mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan agar warga tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan karena tindakan tersebut dapat memperburuk tekanan terhadap pasokan.
“Masyarakat kami minta tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. Namun, pada saat yang sama, Pertamina harus memastikan pasokan tersedia secara cukup dan merata agar masyarakat tidak panik,” ujarnya.
Slamet berharap perbaikan mekanisme DO dan percepatan pengiriman dapat segera mengatasi antrean panjang serta memastikan kebutuhan BBM masyarakat Madura terpenuhi. (dan/ian).
