Reporter : Ajo
Editor : Agus Harianto
_________________________________________________________________________
Pasuruan (Kabarpas.com) – Salah satu anggota komisioner KPU Kabupaten Pasuruan menyebut bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan pada 2018 nanti, berpotensi dan rawan terjadinya kerusuhan. Pasalnya, persaingan masing-masing pasangan calon, membuat pendukung setiap calon menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, Azmi Abbas saat sosialisasi tahapan Pilkada Kabupaten Pasuruan yang diikuti seluruh partai politik, ormas dan LSM di Kabupaten Pasuruan.
“Informasi dari intelijen disebutkan bahwa Pilkada Kabupaten Pasuruan rawan terjadinya kerusuhan. Bahkan pihak intelijen sudah menyampaikan beberapa indikasi yang bisa menjadi penyulut terjadinya kerusuhan,” kata Azmi Abbas, Jumat (13/10/2017).
Menanggapi informasi tersebut, para peserta justru mengingatkan KPU Kabupaten Pasuruan selaku pihak penyelenggara. KPU dituntut untuk bisa menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil serta bersikap netral.
“Dalam beberapa kasus, kerusuhan pilkada di daerah-daerah justru dipicu oleh pihak penyelenggara, terutama KPU. Karena KPU sering dianggap tidak jujur dan tidak adil serta berpihak kepada pasangan tertentu. Selain itu KPU justru dianggap btidak tegas dalam mengambil berbagai tindakan yang harus segera diputuskan di lapangan,” kata Tuji Hartono, salah seorang peserta.
Bahkan peserta yang lain juga menyampaikan tentang perihal daftar jumlah pemilih, yang banyak ditemukan tidak valid. Misalnya, orang meninggal ternyata masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan yang masih hidup, namanya justru tidak ada dalam DPT.
“Masalah daftar pemilih ini sering kali juga menjadi pemicu di lapangan. Terutama saat waktu pencoblosan dan membuat masyarakat resah hingga memprotesnya. Kalau sudah seperti itu, bisa berujung pada pertikaian yang bisa menyulut kerusuhan,” tukas Nawawi dari PC Ansor Pasuruan.
Menanggapi berondongan peserta tersebut, dua komisioner KPU, Azmi Abbas dan Titin Wahyuningsih menangkisnya, bahwa kerusuhan tidak mesti dikarenakan oleh KPU. Karena terkait pilkada, ada tiga unsur yang terkait langsung, yakni KPU dan Panitia Pengawas (Panwas) serta pasangan calon dan pendukungnya.
“Makanya untuk menekan dan mencegah terjadinya kerusuhan, salah satu di antaranya adalah dengan sosialisasi untuk membangun kesadaran berdemokrasi. Sosialisasinya harus kepada semua lapisan. Sehingga terjadi persaingan yang sehat,” kata Azmi Abbas.
Sedangkan terkait daftar pemilih, KPU Kabupaten Pasuruan berupaya meminimalisir terjadinya kesalahan data. Salah satu upayanya dengan terus menyerukan kepada warga untuk proaktif, jika namanya tidak tercantum dalam DPT. “Slogan kami saat ini adalah ‘KPU Melayani’. Artinya kami siap melayani masyarakat yang tidak masuk dalam DPT, agar hak demokrasinya bisa terpenuhi,” pungkasnya. (ajo/gus).
