Probolinggo, Kabarpas.com – Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan infrastruktur Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam sektor jalan, jembatan dan irigasi.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Haris didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra serta sejumlah pejabat teknis lainnya.
Rombongan diterima di Gedung PFID (Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah) Kementerian PU RI di Jakarta oleh Direktur PFID (Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah) Krisno Yuwono selaku pengampu anggaran DAK Infrastruktur Kementrian PU RI dan Direktur Presevasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kementerian PU RI Nyoman selaku pengampu jalan jembatan di Jalan Nasional Jawa-Bali.
Dalam pertemuan itu, Bupati Haris menyampaikan usulan berbagai program strategis untuk rehabilitasi infrastruktur yang dianggap krusial bagi pengembangan daerah di Kabupaten Probolinggo.
Beberapa usulan prioritas antara lain rehabilitasi jalan pendukung sektor pariwisata dan agropolitan dengan nilai usulan Rp 173 miliar, perbaikan delapan koridor jalan utama di Kabupaten Probolinggo senilai Rp241 miliar, pembangunan jalan lingkar utara Kraksaan senilai Rp 420 miliar dan rehabilitasi jembatan di Pajarakan dan Semampir serta revitalisasi decker di jalan nasional senilai Rp 33 miliar. Total nilai usulan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ini mencapai Rp 867 miliar.
Bupati Haris mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan infrastruktur yang layak dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Konsultasi ini menjadi langkah strategis untuk memahami arah dan peluang alokasi anggaran dari pusat pada tahun 2025 dan 2026.
“Koordinasi ini penting agar kita tahu skema dan peluang program infrastruktur yang tersedia di Kementerian PU. Harapannya, Kabupaten Probolinggo bisa memaksimalkan anggaran pusat untuk pembangunan daerah dan beban APBD bisa lebih ringan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PU memberikan tanggapan positif atas pemaparan program dari Kabupaten Probolinggo dan menyarankan agar Pemerintah Daerah segera menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan terbaru.
“Selanjutnya kita akan menyiapkan syarat-syarat guna mendapatkan alokasi program-program bidang infrastruktur terutama bidang jalan dan jembatan maupun bidang irigasi dari Kementerian PU di tahun 2025 maupun 2026 yang tentunya saat ini ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (len/ian).
