Banyuwangi (Kabarpas.com) – Ratusan Kaur Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) desa di Kabupaten Banyuwangi, mengikuti palatihan pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) online. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini, dilakukan guna untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat miskin.
Acara kegiatan ini, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Banyuwangi. Para peserta SPM online terbagi menjadi tiga bagian. Mereka pun menempati ruang yang berbeda-beda. Di mana setiap ruangan berisi lebih dari 30 orang.
Dalam pelatihan ini peserta dibimbing secara langsung bagaimana cara mengoperasikan aplikasi berbasis web SPM online, dari mulai login, verifikasi data, kelengkapan persyaratan SPM, hingga pencetakan surat.
Wiwit Aprilia Sandi, salah satu pembimbing ruang mengatakan, tidak ada kesulitan dalam menjalankan aplikasi online ini.
“Hampir semua peserta bisa mengoprasikan dengan satu kali bimbingan, mungkin aplikasi ini butuh kebiasaan dan teliti dalam hal verifikasi,” ucap Wiwit kepada Kabarpas.com, Sabtu (26/11/2016) pagi.
Sementara, para peserta pun terlihat antusias dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembimbing, salah satunya Dwi Rafeliani, ia perlahan menirukan apa yang di sampaikan oleh pembimbing di depannya.
“Ya senang mas, apa lagi kita berada di garda depan dalam pelayan masyarakat, selain tidak perlu kemana-mana dalam hal pembuatan SMP. Pastinya kita dapat melayani masyarakat dengan cepat,” ujar Dwi
Di ruang yang berbeda, Muhamad Irvan yang juga salah satu peserta pelatihan mengaku, kalau kegiatan semacam ini sangat diapresiasi oleh kaur kesra yang ada di desa.
“Selain dapat mempercepat pelayanan, pastinya juga dapat memangkas waktu dalam hal pembuatan SPM,” terang Kaur Kesra asal Desa Kebaman, Kecamatam Srono tersebut kepada Kabarpas.com.
Di sisi lain, peserta pun dikejutkan dengan hadirnya Bupati Banyuwangi Andullah Azwar Anas, ia sengaja menyempatkan diri untuk meninjau secara langsung proses pelatihan ini.
Dihadapan para wartawan, orang nomor satu di kota gandrung ini mengatakan, dalam segi pelayan ini bukah soal pekerjaan saja namun ibadah.
“Sehingga data orang miskin tadak hanya di pemerintah kabupaten, melainkan setiap desa juga memiliki datanya masing-masing,” kata Bupati Anas dalam sambutannya.
Untuk sekedar diketahui, Banyuwangi merupakan salah satu dari 12 kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan pendataan mandiri kemiskinan atau biasa disebut Mekanisme Kemuktahiran Fakir Miskin. (dik/tin).
