Jember, Kabarpas.com – Persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Jember menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto.
Namun, dalam pelaksanaan reses masa persidangan III tahun 2026, Sabtu (14/11/2026), Widarto memilih tidak hanya membicarakan persoalan sampah di hadapan masyarakat. Ia bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan di beberapa titik mengawali kegiatan reses dengan aksi bersih-bersih dan memilah sampah.
Menurut Widarto, langkah tersebut merupakan bentuk keteladanan kepada masyarakat bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya melalui imbauan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Perubahan harus dimulai dari tindakan nyata, terutama dari lingkungan rumah tangga.
“Reses kali ini harus berbeda. Selain menyampaikan gagasan, melakukan pengawasan kebijakan pemerintah, berkontribusi dalam penganggaran, dan memberikan sumbangsih dalam bentuk perda, ada yang lebih penting, yaitu memberikan keteladanan,” tandasnya.
Dia menjelaskan, pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari sumbernya di rumah tangga, hotel, dan pasar, kemudian di tempat penampungan sementara (TPS), hingga berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) Pakusari.
Widarto menegaskan, kegiatan reses Fraksi PDI Perjuangan kali ini tidak hanya diisi dengan duduk bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memberikan contoh langsung melalui kegiatan membersihkan, memilah, hingga mengolah sampah.
“Kita diperintahkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi, tidak sekadar berbicara soal sampah yang misalnya sudah overload, tetapi juga memberikan contoh. Karena keteladanan itu yang penting. Meskipun sederhana, itu kita lakukan,” ujarnya.
Selain mengangkat persoalan lingkungan, Widarto juga memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan laporan sejumlah kegiatan dan kinerjanya selama beberapa bulan terakhir.
Ia menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya mendengarkan aspirasi petani saat melakukan demonstrasi di DPRD Jember, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hingga melakukan advokasi di bidang kesehatan dengan mengawal pelayanan di fasilitas kesehatan.
Widarto mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun kelompok demonstran harus ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD.
Ia mencontohkan persoalan penutupan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, DPRD memiliki fungsi menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat karena kebijakan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
“Setiap menerima aspirasi pendemo, kami juga menyampaikan bahwa harus tahu di mana kewenangan kita. Seperti persoalan penutupan MBG, legislatif menampung dan menyampaikan aspirasi ke pusat karena itu program pemerintah pusat,” jelasnya.
Pada Oktober 2026, Widarto juga menerima aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Jember.
Selain itu, ia terlibat dalam dialog untuk mencari penyelesaian persoalan Pasar Tanjung, serta melakukan pendampingan penanganan stunting di Desa Klungkung.
Menurut Widarto, keterlibatan anggota legislatif dalam persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada kritik maupun pembahasan di ruang rapat.
“Kami tidak hanya kritis soal stunting, tetapi juga turun mendampingi masyarakat. Jadi, tidak sekadar teori,” ungkapnya saat menceritakan kinerja mengawal warga di Desa Klungkung.
Ia juga menyinggung advokasi pelayanan publik, terutama ketika masyarakat mengalami kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan (adminduk) maupun pelayanan kesehatan.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Raka Oktavianto dari Jember Lor, misalnya, mempertanyakan mekanisme penetapan desil, terutama terkait masyarakat yang seharusnya memenuhi kriteria penerima bantuan sosial (bansos), tetapi justru tidak mendapatkannya.
Menanggapi hal tersebut, Widarto menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Ia menyebut terdapat operator di tingkat desa dan kelurahan yang menangani persoalan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan mekanisme melalui agen Perlinsos untuk mengusulkan warga lain yang dinilai membutuhkan bantuan.
“Ketika ada tetangga atau saudara yang berkebutuhan, tetapi tidak mendapatkan bantuan, bisa dibantu untuk mengusulkan melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, warga lainnya, Didit, menyoroti persoalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, baik sampah organik maupun nonorganik.
Ia berharap ada masukan terhadap regulasi pengelolaan sampah di Jember agar persoalan penumpukan sampah di TPA Pakusari dapat dicarikan solusi.
Menjawab aspirasi tersebut, Widarto mengatakan bahwa pengelolaan sampah sebenarnya telah memiliki landasan peraturan perundang-undangan. Namun, persoalan utamanya adalah bagaimana aturan tersebut dapat dijalankan secara optimal dengan melibatkan kesadaran masyarakat.
Menurut dia, Jember membutuhkan pengolahan sampah secara mandiri agar persoalan penumpukan di TPA Pakusari tidak terus berlarut.
Widarto mengakui membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah bukan perkara mudah. Karena itu, edukasi harus dibarengi dengan contoh nyata.
“Menggugah kesadaran masyarakat memang sulit, tetapi kita harus mengedukasi dan memberikan contoh. Karena itu tadi sebelum reses kita lakukan kerja bakti membersihkan dan memilah sampah,” tegasnya. (dan/ian).
