Reporter : Pendik
Editor : Pendik
Banyuwangi, Kabarpas.com – Sebagai salah satu upaya untuk mendukung perkembangan digital dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menginginkan pada 2020 nanti, sudah bisa menerapkan transaksi nontunai dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Seperti dikutip dari laman banyuwangikab.go.id, Pemkab Banyuwangi mendorong penguatan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah. Diharapkan pada akhir tahun depan, keseluruhan transaksi di lingkungan Pemkab Banyuwangi sudah bisa dijalankan secara nontunai.
“Selain meningkatkan akuntabilitas, elektronifikasi transaksi pemerintah ikut mempercepat transformasi digital serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya.
“Kami sudah bikin roadmap-nya. Sejak tahun lalu kita laksanakan penggunaan uang tunai maksimal Rp 5 juta. Di atas itu, semua harus nontunai,” tambahnya.
Menurutnya, sebenarnya bisa saja di bawah Rp 5 juta harus nontunai, tapi belum semuanya siap. Misalnya beli bahan kantor Rp 500.000, tokonya minta tunai. “Kita bisa saja belanja ke toko besar yang memfasilitasi nontunai, tapi kemudian itu tidak merata ke toko-toko kecil yang belum bisa memfasilitasinya,” imbuhnya.
Dijelaskan, di tahun ini, Banyuwangi mendorong penambahan titik layanan nontunai di instansi yang mengurus penerimaan daerah. Hal itu perlu dukungan penyediaan fasilitas dari mitra perbankan.
”Saya sudah bertemu Bank Jatim untuk keperluan tersebut, tapi memang perlu waktu karena terkait investasi bank, karena itu kan sampai ke desa-desa,” papar Anas.
”Tahun ini kami bertahap mengurangi batas penggunaan uang tunai. Kalau bisa di bawah Rp 5 juta harus nontunai. Ini soal paradigma saja sebenarnya. Kalau toko-toko dan mitra pemda yang belum siap itu ukurannya dompet harus tebal karena semua tunai. Padahal sekarang era dompet tipis, karena duitnya bentuk digital di e-money dan kartu perbankan,” lanjut Anas.
Sesuai roadmap, sambung Anas, pada 2020 Banyuwangi menargetkan semua transaksi di lingkungan pemerintah bisa dijalankan secara nontunai.
”Kami berterima kasih ke pemerintah dan Bank Indonesia yang bersama-sama menyosialisasikan hal ini ke masyarakat, karena transaksi nontunai perlu dukungan masyarakat sebagai mitra penerimaan dan belanja daerah,” tutupnya. (***/pen).
