Trenggalek, Kabarpas.com – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi menyebut, salah poin penting dalam mewujudkan konsep Kota Atraktif adalah dukungan dari semua elemen. Baik itu dari kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Karena, pembangunan tersebut tidak hanya sekedar mempercantik wajah kota, namun merupakan bentuk strategi kota yang kompetitif dan berkelanjutan. Sekaligus menjadi daya ungkit untuk mewujudkan Trenggalek lebih baik lagi.
Hal ini disampaikan Doding sapaan dia saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren).
“Jadi Pembangunan Kota Atraktif di Trenggalek sudah menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2027,” ucapnya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan, pembangunan Kota Atraktif tersebut diimplementasikan dalam konsep membangun yang fokus pada pembanguan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan iklim.
Sehingga, daya tarik kota tidak bisa dibangun secara instan, tapi harus berproses. Mulai dari perencanaan yang matang, penataan ruang publik yang nyaman, termasuk pembangunan pariwisata yang terarah.
“Pembangunan Jota Atraktif itu harus satu untuk semua atau one for all. Artinya konsep itu harus merampungkan semua aspirasi dari masyarakat,” tandasnya.
Ia menyampaikan , ada beberapa titik sasar strategi yang akan menjadi prioritas, antara lain pembangunan Goa Lowo, Pantai Simbaronce, Hutan Kota, Alun-alun, dan lainnya. Pembangunan akan dirancang agar bisa menjadi ruang publik ramah, aman, serta mudah diakses oleh siapapun.
“Tentu ini akan jadi kebanggaan masyarakat. Kalau masyarakat nya bangga tentu akan berdampak pada sisi perekonomian. Tak terkecuali minat berkunjung meningkat dan ekonomi bergerak,” ujarnya.
Oleh karena itu, dalam pembangunan nantinya tidak hanya dominasi pemerintah tapi juga harus melibatkan aspirasi masyarakat. “Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan sekaligus sebagai wujud pemerintah hadir di tengah masyarakat,” pungkas Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek. (gus/ian).
