Trenggalek, Kabarpas.com – Komunitas masyarakat yang menamakan Forum Masyarakat Trenggalek Bergerak (FMTB) mengambil langkah tegas menyampaikan aspirasi ke DPRD Trenggalek, yakni perihal kondisi jalan Ngares-Sengon, Kecamatan Trenggalek yang mengalami kerusakan.
Sehingga dianggap berbahaya bagi para pengguna jalan yang melintas.Aktivitas truk yang bermuatan besar yang sering diduga sebagai salah satu pemicunya.
Hal ini disampaikan oleh koordinator FMTB, Ali Rosidin dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dan Ketua Komisi III bersama anggotanya di aula DPRD setempat.
“Akibat sering dilintasi kendaraan dengan beban cukup berat, Jalan Ngares-Sengon mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki,” ucapnya.
Kemudian, ia menyebut, selain mengganggu aktivitas pengguna jalan, lubang yang menganggah dianggap berpotensi menimbulkan kecelakaan. Tak terkecuali dimusim penghujan. Sehingga, perlu ada perhatian serius dari Pemkab.
“Intinya, harus gerak cepat untuk perbaikannya. Jadi jangan sampai ada korban lalu diperbaiki,” tuturnya.
Ia berharap agar Pemkab segera mengambil langkah, tidak hanya fokus pada lalu lintas kendaraan yang lewat, namun juga harus melakukan pengawasan atas kendaraan yang bertonase besar.
“Kita harap setelah ada perbaikan kemudian dilanjutkan dengan pengawasan kendaraan yang lewat agar kerusakan tidak terulang. Termasuk bisa memberi kenyamanan dan keamanan bagi para penggunan jalan tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Arik Sriwahyuni meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mengambil langkah atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Paling tidak bisa memberikan solusi dengan kehadiran Pemkab di tengah masyarakat.
“Tadi Dinas PUPR sudah menanggapi dan berencana memperbaiki dan tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” tegasnya.
Arik sapaan dia menyampaikan, kerusakan Jalan Ngares-Sengon akan dijadikan atensi sekaligus dimasukkan dalam evaluasi anggaran pada APBD Perubahan 2026 mendatang. “Paling tidak pada APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Ia berjanji akan mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat termasuk proses penganggarannya, karena itu masuk wilayah Dapilnya. “Pasti saya kawal. Mudah-mudahan sukses,” tutupnya. (gus/ian).
