Jember, Kabarpas.com – Kabupaten Jember mendapat kepercayaan dari Kementerian Kehutanan sebagai satu dari tujuh daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Blended Finance Model (BFM), sekaligus satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memperoleh program tersebut.
Penetapan tersebut diumumkan bersamaan dengan penandatanganan Master Plan Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Jember 2026–2030 di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (9/7) malam.
“Jember menjadi salah satu dari tujuh lokasi pilot project BFM di Indonesia dan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang mendapat program ini,” tutur Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani.
Catur mengatakan Blended Finance Model merupakan pendekatan baru untuk memperkuat pembiayaan kelompok perhutanan sosial. Melalui skema ini, pemegang Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial memiliki peluang lebih besar memperoleh akses pendanaan dari perbankan maupun dana bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Selain itu, skema pembiayaan ini diharapkan memperkuat akses modal bagi kelompok perhutanan sosial sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis kawasan hutan.
Menurut Catur, program tersebut menjadi bagian dari strategi Integrated Area Development (IAD) yang mengintegrasikan pembangunan kawasan melalui kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga media.
Pendekatan itu difokuskan pada pengembangan klaster komoditas unggulan agar masyarakat sekitar kawasan hutan tidak hanya memperoleh akses kelola lahan, tetapi juga memiliki ekosistem usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Hasil investment plan menunjukkan Jember memiliki potensi besar pada komoditas kopi, kakao, durian, dan alpukat. Komoditas tersebut dinilai layak dikembangkan melalui pendekatan klaster sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah.
Catur menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 35.306 desa yang berada di sekitar maupun di dalam kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 36 persen masih tergolong miskin.
Karena itu, pemerintah mendorong program perhutanan sosial sebagai instrumen untuk membuka akses pengelolaan kawasan hutan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan petani yang mengikuti program perhutanan sosial dapat meningkat hingga dua kali lipat. Selain itu, semangat gotong royong masyarakat juga semakin kuat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan penyusunan Master Plan IAD merupakan bagian dari upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya di wilayah pinggir hutan, perkebunan, pedesaan, hingga kawasan pesisir.
“IAD hadir dengan semangat menjaga hutan sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Ke depan kami akan memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, mulai dari penetapan penerima manfaat perhutanan sosial, pendampingan, hingga pengembangan usaha masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember,” kata Fawait.
Ia menyebut jumlah penduduk miskin di Jember saat ini masih berada di kisaran 216 ribu jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah daerah menargetkan berbagai program strategis, termasuk IAD dan BFM, mampu menekan angka tersebut hingga berada di bawah 200 ribu jiwa.
Menurut Fawait, kelompok yang selama ini paling membutuhkan perhatian adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan. Berbeda dengan petani pemilik lahan, kelompok tersebut sering kali belum dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah karena terkendala persyaratan administrasi berbasis kepemilikan lahan.
Melalui perhutanan sosial, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan memperoleh akses legal untuk mengelola lahan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Fawait juga memastikan proses verifikasi penerima manfaat akan dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Kementerian Kehutanan agar program benar-benar menyasar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan membutuhkan dukungan ekonomi. (dan/ian).
