Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 7 Agu 2026

Bupati Jember Bantah Programnya Sekadar Populis, Akui Kekompakan ASN Masih Jadi Tantangan


Bupati Jember Bantah Programnya Sekadar Populis, Akui Kekompakan ASN Masih Jadi Tantangan Perbesar

Jember, Kabarpas.com – Apakah program Universal Health Coverage (UHC) dan Home Care hanya menjadi kebijakan yang menarik perhatian publik di awal pemerintahan, atau benar-benar dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang?

 

Pertanyaan itu mengemuka dalam podcast Gus Bupati Menjawab bertema “UHC, Home Care, Bunga Desaku, Dana Talangan hingga PAD 2027”, yang tayang Jumat (7/8/2026) malam.

 

Podcast tersebut dipandu dengan format diskusi yang menghadirkan Bupati Jember Muhammad Fawait bersama Penjabat Sekretaris Daerah Achmad Imam Fauzi. Keduanya berdialog dengan Direktur PAR Alternatif Lembaga Riset Hukum dan Politik Andi Saputra serta konten kreator Harry ERJE yang mengajukan sejumlah pertanyaan dan pandangan kritis terkait berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember.

 

Direktur PAR Alternatif Lembaga Riset Hukum dan Politik, Andi Saputra menilai Home Care dan UHC memiliki nilai substantif karena memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Namun, menurutnya, ujian sesungguhnya justru berada pada keberlanjutan program tersebut.

 

Andi mengingatkan, banyak kepala daerah meluncurkan program yang mendapat sambutan besar pada awal masa jabatan, tetapi tidak mampu mempertahankannya ketika berhadapan dengan tekanan fiskal maupun persoalan birokrasi.

 

“Pertanyaannya, apakah ini hanya program populis atau memang substantif. Yang juga penting adalah apakah birokrasi dan tenaga kesehatan siap menjaga program ini dalam jangka panjang,” tanya Andi.

 

Ia juga menyoroti soliditas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya dijalankan secara seragam hingga tingkat pelaksana. Bahkan, ia menilai semangat menyosialisasikan program pemerintah belum dimiliki seluruh jajaran birokrasi.

 

“Kekuatan untuk menyolidkan pasukan itu yang menurut saya masih menjadi tantangan,” ujarnya.

 

Bupati Jember Muhammad Fawait menolak anggapan bahwa program-program tersebut dibangun semata untuk kepentingan popularitas politik.

 

Menurutnya, jika hanya mengejar citra, pemerintah tidak perlu bersusah payah menjalankan program sejak awal masa jabatan.

 

“Kalau niatnya hanya populis, ya nanti saja membuat program menjelang pilkada. Tetapi saya ingin warga yang tidak mampu juga memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau keluarga mampu bisa punya dokter pribadi, kenapa keluarga tidak mampu tidak kita usahakan punya dokter keluarga,” tegasnya.

 

Ia menyebut kritik dan pesimisme merupakan konsekuensi dari setiap kebijakan baru. Hal serupa, kata dia, juga terjadi ketika UHC pertama kali diluncurkan, namun hingga kini program tersebut tetap berjalan.

 

Selain menjawab isu populisme, Fawait mengakui menjaga kekompakan ASN bukan pekerjaan mudah. Ia mengatakan setiap pemerintahan menghadapi tantangan yang sama, termasuk adanya resistensi terhadap perubahan.

 

Meski demikian, Fawait menegaskan pemerintahannya memilih membangun birokrasi tanpa pendekatan politik balas dendam. Selama masa transisi kepemimpinannya, menurut dia, tidak ada pejabat yang diturunkan jabatannya hanya karena perbedaan pilihan politik saat Pilkada.

 

“Rotasi itu hal yang biasa. Tetapi tidak boleh karena faktor politik. Yang kita lihat adalah kinerja dan prakarsa,” ujarnya.

 

Ia juga menepis anggapan bahwa instruksi kepada ASN untuk mengunggah informasi program pemerintah setiap Jumat merupakan upaya membangun citra kepala daerah.

 

Menurut Fawait, langkah tersebut merupakan strategi komunikasi agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang telah disediakan pemerintah, mulai dari UHC, Home Care hingga program Bunga Desaku.

 

Di sisi lain, ia meminta seluruh ASN memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program pemerintah.

 

Sebagai bentuk dukungan terhadap birokrasi, Pemkab Jember, kata Fawait, tetap membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tanpa pemotongan serta memastikan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, tetap dipertahankan sepanjang menunjukkan kinerja yang baik.

“Kami menghargai ASN sebaik mungkin. Sekarang saatnya seluruh tim bergerak lebih cepat agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (dan/ian).

Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Astra Honda Siap Lanjutkan Performa Positif di ARRC Mandalika 2026

7 Agustus 2026 - 20:31

DBHCHT Kota Pasuruan Hadirkan Perlindungan Nyata, Ahli Waris Pekerja Rentan Terima Santunan Rp70 Juta

7 Agustus 2026 - 16:19

Polres Jombang Perkuat Kolaborasi, Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Kekeringan dan Karhutla

7 Agustus 2026 - 13:28

Sengketa Tanah Bobi Warga Silo Jember vs Bunda Bali Berlanjut di Jalur Pidana dan Perdata 

7 Agustus 2026 - 13:26

INDOMOBIL Expo Semarang 2026 Hadirkan Beragam Kendaraan Listrik Terbaru dan Promo Spesial

7 Agustus 2026 - 09:13

Buya Muzammil Usulkan Pemilihan Ketua Umum PBNU Secara Berjenjang untuk Perkuat Legitimasi Organisasi

6 Agustus 2026 - 18:56

Trending di KABAR NUSANTARA