Pasuruan, Kabarpas.com – Klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin” menuai sorotan dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) itu menilai identitas Nahdliyin tidak semestinya dijadikan sekadar instrumen untuk mendulang suara politik.
Ketua GP Ansor Kota Pasuruan, Bahrudien Akbar, menyatakan mendukung sikap tegas Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur yang sebelumnya mengkritisi narasi PAN tersebut.
Menurut Bahrudien, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nahdliyin bukan persoalan klaim atau label politik. Kedekatan dengan warga NU, kata dia, semestinya dibuktikan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai identitas Nahdliyin hanya dijadikan kendaraan politik. Kalau memang merasa dekat dengan Nahdliyin, tunjukkan kedekatan itu melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan atau branding politik,” ujar Bahrudien, Senin (07/09/2026).
Ia menegaskan, warga Nahdliyin bukan sekadar kelompok yang dapat dihitung ketika momentum politik tiba. Di dalamnya terdapat masyarakat, kader, ulama, pesantren, serta berbagai elemen yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Karena itu, menurut Bahrudien, penggunaan istilah “Partai Anak Nahdliyin” perlu dibarengi dengan bukti konkret. “Nahdliyin bukan angka dalam kalkulasi elektoral. Ada masyarakat yang harus diperjuangkan, ada kader yang mengabdi, ada pesantren dan ulama yang selama ini menjaga kehidupan sosial. Jadi jangan berhenti pada klaim sebagai anak Nahdliyin,” tegasnya.
Bahrudien juga menilai kritik yang disampaikan Ansor Jatim terhadap PAN merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Menurut dia, organisasi tidak sedang memusuhi PAN maupun partai politik tertentu.
Namun, Ansor memiliki kepentingan untuk memastikan identitas dan marwah NU tidak ditarik-tarik ke dalam kepentingan politik praktis.
“Kami mendukung sikap Ansor Jawa Timur. Ini bukan soal Ansor anti-PAN atau memusuhi partai tertentu. Ini soal bagaimana identitas Nahdliyin ditempatkan secara proporsional dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik sesaat,” katanya.
Ia menambahkan, partai politik seharusnya tidak hanya berlomba membangun kedekatan simbolik dengan NU. Ukuran keberpihakan, kata Bahrudien, justru dapat dilihat dari kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kalau ingin disebut dekat dengan Nahdliyin, buktikan melalui kebijakan. Jangan hanya hadir di panggung-panggung NU atau menggunakan atribut dan istilah yang dekat dengan NU, tetapi ketika masyarakat dan kader membutuhkan keberpihakan, tidak ada kebijakan yang dirasakan,” ujarnya.
Bahrudien menilai masyarakat, khususnya kalangan muda, sudah semakin kritis terhadap berbagai strategi politik berbasis identitas.
Klaim sebagai “anak Nahdliyin”, menurutnya, tidak otomatis membuat sebuah partai menjadi representasi kepentingan warga NU. “Hari ini masyarakat sudah bisa membedakan mana kedekatan yang lahir dari kepedulian dan mana yang hanya dibangun untuk kepentingan elektoral. Jangan sampai NU hanya dicari ketika suara sedang dibutuhkan,” ucapnya.
Ia berharap seluruh partai politik dapat mengedepankan politik gagasan dan program. Menurutnya, persaingan politik seharusnya diarahkan untuk menawarkan solusi atas persoalan masyarakat, bukan memperebutkan identitas kelompok tertentu.
“Silakan semua partai berlomba mendekati masyarakat. Tetapi jangan jadikan Nahdliyin sebagai lumbung suara. Kalau memang ingin menjadi bagian dari masyarakat Nahdliyin, mari buktikan dengan kerja dan keberpihakan yang nyata,” tandas Bahrudien.
Ia kembali menegaskan bahwa GP Ansor Kota Pasuruan tetap terbuka berkomunikasi dengan seluruh kekuatan politik. Namun, independensi organisasi dan marwah NU harus tetap dijaga.
“Ansor tidak sedang mencari musuh politik. Tetapi Ansor punya kewajiban menjaga marwah organisasi dan kepentingan Nahdliyin. Jadi kalau ada penggunaan identitas Nahdliyin yang kami nilai berlebihan untuk kepentingan politik, tentu kami harus bersuara,” pungkasnya. (bah/ian).
