Menu ✖

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA ยท 16 Nov 2026

Reses di Sukowono Jember, Hanan Kukuh Gerindra Dorong Warga Jadi Agen Perlinsos untuk Awasi Penyaluran Bansos


					Reses di Sukowono Jember, Hanan Kukuh Gerindra Dorong Warga Jadi Agen Perlinsos untuk Awasi Penyaluran Bansos Perbesar

Jember, Kabarpas.com – Persoalan bantuan sosial (bansos) yang belum sepenuhnya tepat sasaran menjadi perhatian anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Hanan Kukuh Ratmono. Dia mendorong masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi sekaligus memperbaiki data penerima bantuan melalui pembentukan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Dorongan tersebut disampaikan Hanan saat menggelar kegiatan reses masa persidangan III Tahun 2026 di Balai Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Hanan tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputro untuk memberikan edukasi mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hanan mengajak masyarakat, khususnya kader dan relawan yang hadir, segera melakukan aktivasi IKD. Menurutnya, digitalisasi administrasi kependudukan menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pembaruan data sosial masyarakat, termasuk dalam proses menjadi Agen Perlinsos.

“Saya berharap proses digitalisasi ini segera dijemput dan tercapai, termasuk aktivasi IKD. Karena ini juga berkaitan dengan data sosial kita. Makanya, kami meminta kader-kader dan relawan untuk mengaktifkan IKD sekaligus siap menjadi Agen Perlinsos,” ungkap Hanan, Senin (16/11/2026).

Dia menilai keberadaan Agen Perlinsos dapat membantu pemerintah mengatasi persoalan klasik dalam penyaluran bansos, yakni ketidaktepatan data penerima.

Menurut Hanan, data yang tidak akurat bukan hanya membuat masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, tetapi juga berpotensi menyebabkan anggaran negara tidak memberikan dampak optimal.

“Kita tahu masih banyak bantuan yang datanya kurang tepat sasaran. Ketika bantuan tidak tepat sasaran, akhirnya membebani APBN. Di lapangan, bantuan yang diberikan juga tidak berdampak baik ketika datanya tidak tepat,” jelasnya.

Hanan mengaku selama turun ke masyarakat kerap menerima keluhan warga yang merasa belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal, mereka menilai kondisi ekonominya layak untuk menjadi penerima bansos.

Karena itu, dia berharap masyarakat yang bersedia menjadi Agen Perlinsos dapat membantu menjembatani persoalan tersebut melalui mekanisme pengusulan maupun sanggahan data.

Respons masyarakat dalam kegiatan reses tersebut, menurut Hanan, cukup positif. Sejumlah peserta yang hadir menyatakan kesediaannya untuk terlibat menjadi Agen Perlinsos.

“Relawan dan audiens yang hadir kemarin sepakat untuk siap menjadi Agen Perlinsos. Ketika kami turun ke lapangan, yang sering disampaikan masyarakat adalah, ‘Kami tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah’. Dengan adanya agen ini, mereka bisa membantu ketika menemukan warga yang merasa belum pernah menerima bantuan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, melalui mekanisme tersebut, masyarakat juga bisa mengetahui informasi bantuan yang telah diterima seseorang. Dengan demikian, keluhan warga dapat diperiksa berdasarkan data yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan.

“Ketika ada yang mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan, kita bisa mengecek melalui Agen Perlinsos. Di sana akan muncul apakah orang tersebut sudah mendapatkan bantuan beras atau PKH. Jadi, semuanya bisa dilihat berdasarkan data,” paparnya.

Hanan menegaskan, Agen Perlinsos memiliki dua fungsi penting, yakni menyanggah data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai serta mengajukan masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata sebagai penerima bansos.

“Betul, bisa menyanggah dan bisa mengajukan terhadap bantuan yang belum didapat oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas pengawasan bansos, Hanan juga menjelaskan sistem desil yang menjadi salah satu parameter untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi sasaran prioritas sejumlah program bantuan sosial sesuai ketentuan masing-masing program.

Di sisi lain, reses tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya. Hanan menyediakan lembar aspirasi agar peserta dapat menuliskan kebutuhan maupun persoalan yang ingin diperjuangkan melalui DPRD.

Dia meminta setiap desa setidaknya menyampaikan satu usulan dengan memprioritaskan kebutuhan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU).

Hal itu sejalan dengan ruang lingkup tugas Komisi C DPRD Jember yang membidangi urusan infrastruktur. Masyarakat juga tetap diperbolehkan mengusulkan pembangunan maupun perbaikan irigasi, meski Hanan mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor tersebut masih terbatas.

Melalui reses ini, Hanan berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga ikut terlibat dalam mengawal kebijakan, khususnya memastikan bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. (dit/ian).

Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Reses Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Bahas Infrastruktur hingga Layanan Kesehatan Gratis

16 November 2026 - 13:01

Operasi Zebra 2026 Dimulai, Polres Jember Sasar 10 Pelanggaran dan Waspadai Jam Rawan Kecelakaan

16 November 2026 - 12:58

Siapkan Suara Merdu si Kecil, karena Idola Cilik akan Comeback di GTV!

16 November 2026 - 12:54

Gus Fawait Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres, Sebut Sosok Pemersatu dan Pendingin Politik Nasional

16 November 2026 - 09:00

Keanggotaan Ganda Presiden: Simbol Persatuan, Bukan Benturan Manhaj

16 November 2026 - 08:01

Honda Premium Matic Day Hadir di Surabaya, Dekatkan Skutik Premium dengan Konsumen

16 November 2026 - 07:37

Trending di Kabar Otomotif