Oleh: H. Muzammil Syafii.
KABARPAS.COM – PADA 31 Agustus 2026, di penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) berstatus anggota seumur hidup. Dua setengah bulan kemudian, saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, beliau berkelakar bahwa hanya di Muhammadiyah dirinya berstatus anggota. Dua peristiwa itu memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap sepele: mungkinkah seseorang, apalagi kepala negara, menjadi bagian dari dua organisasi dengan cara beragama yang berbeda?
Pertanyaan yang sah
Pertanyaan itu punya dasar kuat. Pasal 5 Anggaran Dasar NU menegaskan akidah Ahlussunnah wal Jama’ah menurut Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi, fiqh mengikuti salah satu dari empat mazhab, dan tasawuf mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi serta Imam al-Ghazali. Syarat anggota biasa memang sederhana: warga negara Indonesia, beragama Islam, baligh, dan menyatakan setia pada AD/ART. Namun kesetiaan pada AD/ART tidak berdiri sendiri. Di dalamnya termaktub kewajiban mengikuti dan melaksanakan prinsip Aswaja tersebut.
Muhammadiyah menempuh jalan metodologis yang berbeda. Rujukannya Al-Qur’an dan Sunnah Maqbulah, melalui mekanisme tarjih, dengan semangat pemurnian dan pembaruan (tajdid), dan tidak terikat pada satu mazhab. Perbedaan ini nyata, dan selama puluhan tahun ikut membentuk praktik ibadah, tradisi, hingga peta politik kedua kelompok. Karena itu, pertanyaan tentang keanggotaan ganda bukan pertanyaan mengada-ada.
Bila ditinjau dari sisi manhajnya maka kayaknya tidak mungkin menjadi anggota NU sekaligus menjadi anggota Muhammadiyah
Keanggotaan formal bukan satu-satunya kacamata
Namun jika persoalan ini hanya dibaca lewat syarat formal, kita akan berhenti pada kesimpulan yang terlalu kaku. Sebagian besar kartu anggota di kedua ormas berfungsi sebagai penanda identitas sosial-kultural, bukan ujian akidah. Jutaan warga hidup dengan identitas yang lintas batas: anak NU belajar di kampus Muhammadiyah, dosen dan guru berlatar NU mengajar di lembaga Muhammadiyah, dan sebaliknya. Ungkapan bahwa NU kian ‘me-Muhammadiyah’ dan Muhammadiyah kian ‘meng-NU’ menggambarkan kedekatan itu.
Preseden simbolik juga ada. Presiden Sukarno pernah dikenang menerima penghargaan sebagai anggota istimewa Muhammadiyah, dan Presiden Joko Widodo pernah menerima kartu anggota istimewa NU. Kartu semacam ini lazimnya dibaca sebagai penghormatan dan ikatan kebangsaan, bukan pernyataan pindah manhaj.
Satu catatan jujur perlu dicatat: sejauh yang dapat dipastikan, belum ada konfirmasi formal tentang status keanggotaan Presiden di Muhammadiyah. Candaan di Palu tidak bisa serta-merta diperlakukan sebagai bukti administratif.
Konteks: bangsa yang sedang diuji
Pembacaan ini menjadi lebih relevan bila ditempatkan dalam situasi nasional hari ini. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh publik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya. Pada 8 November, 41 kiai dan ulama berkumpul di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Pasuruan, dan menyerukan agar Presiden mengambil langkah yang tegas, terukur, dan menyeluruh sesuai konstitusi. Pada 13 November, Ketua Umum PBNU KH Kikin A. Hakim menegaskan dukungan NU kepada pemerintahan sekaligus meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI dan persatuan.
Dugaan keterlibatan pihak asing, oligarki, atau kekuatan politik tertentu memang telah disuarakan sebagian pihak. Tetapi sampai kini ia masih berstatus dugaan yang perlu dibuktikan penyidik, bukan temuan. Menempatkannya secara proporsional penting agar dukungan publik tidak berdiri di atas prasangka.
Presiden sangat membutuhkan dukungan moril dan materiel dari seluruh komponen bangsa baik formil ( polisi, tentara, serta DPRRI MPRRI dll ) juga masyarakat tidak terkecuali NU dan Muhammadiyah. Maka wajar kalau sekarang Presiden berusaha merajut semua potensi yang ada di Indonesia
Simbol persatuan, bukan deklarasi teologis
Di titik inilah keanggotaan ganda Presiden lebih tepat dibaca sebagai simbol kebangsaan. Presiden sendiri menyebut NU dan Muhammadiyah sebagai aset bangsa dan mengaku tidak mungkin menjadi presiden tanpa dukungan keduanya. Bagi kepala negara yang sedang menghadapi krisis kelembagaan, berdiri bersama dua kekuatan sipil-keagamaan terbesar adalah pesan bahwa pemerintah tidak berjalan sendirian, dan bahwa bangsa ini menolak terpecah.
Bacaan ini bukan klaim tentang niat. Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa kartu itu dirancang sebagai strategi persatuan. Ia adalah tafsir, dan tafsir yang masuk akal: ketika bangsa membutuhkan perekat, simbol keanggotaan lintas ormas dapat menjadi salah satunya.
Agar simbol tidak menjadi cek kosong
Simbol hanya bekerja bila dimaknai sama oleh semua pihak, dan karena itu beberapa hal perlu dijaga.
Pertama, kejelasan status. Ormas perlu menegaskan apakah kartu yang diberikan kepada tokoh publik bersifat kehormatan atau keanggotaan biasa, dan bagaimana aturan rangkap keanggotaan. Dengan begitu warga yang menjalani keanggotaan secara sungguh-sungguh tidak merasa maknanya dikaburkan.
Kedua, independensi. Dukungan ormas pada langkah tegas Presiden akan lebih bermartabat bila disertai sikap kritis yang tetap terjaga. Dukungan pada penegakan hukum dan pemulihan tata kelola berbeda dengan dukungan pada langkah apa pun yang disebut strategis. Para kiai di Pasuruan sendiri memberi batas: terukur dan sesuai konstitusi.
Ketiga, kepentingan yang lebih luas daripada Presiden. Polri menyebut sasaran penyadapan mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Karena itu yang dibela bukan hanya kewibawaan kepala negara, tetapi juga hak warga dan lembaga yang ikut menjadi target. Penyidikan yang tuntas, bukti yang terbuka, dan peradilan yang independen adalah dukungan paling berharga yang dapat diterima Presiden.
Penutup
Perbedaan manhaj antara NU dan Muhammadiyah adalah kenyataan yang patut dihormati, dan siapa pun yang menyoalnya sedang menjaga kejelasan identitas organisasi. Tetapi untuk seorang presiden, keanggotaan di kedua ormas lebih layak dibaca sebagai bahasa persatuan daripada pernyataan akidah. Nilainya akan ditentukan oleh dua hal: seberapa jernih statusnya dijelaskan, dan seberapa teguh kedua ormas menjaga jarak kritisnya. Bila keduanya terpenuhi, simbol ini dapat menjadi salah satu perekat bangsa di tengah ujian yang sedang kita hadapi.
Pasuruan, 16 November 2026. (***).

















