Bandung, Kabarpas.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan visi negara kesejahteraan ala Indonesia dalam acara Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (19/11/2026). Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII Mochammad Shofiyulloh Cokro menyampaikan gagasan tersebut dalam forum yang dihadiri Ketua Mabinas PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, jajaran PB IKA PMII, Gubernur Jawa Barat, Keluarga Alumni PMII Jawa Barat, pengurus PKC, PC, dan Kopri PMII se-Indonesia, serta kader PMII yang hadir langsung maupun melalui live streaming.
Pemilihan Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan dikaitkan dengan sejarah kota tersebut sebagai ibu kota Asia Afrika tempat lahirnya Dasasila Bandung pada 1955 serta tumbuhnya gagasan pergerakan kerakyatan. Melalui momentum ini, PMII menyuarakan semangat baru bernama Era Baru PMII dengan berpijak pada Pancasila, UUD 1945, tradisi pesantren, dan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk merumuskan arah pergerakan, tata kelola organisasi, serta sistem kaderisasi di tengah perubahan zaman.
Tiga Agenda Konstitusi: Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, dan Ekonomi Digital
Dalam sambutannya, M. Shofiyulloh Cokro menguraikan tiga agenda utama yang dikaitkan langsung dengan amanat konstitusi:
โ Konstitusi Pendidikan (Pasal 31 UUD 1945): PMII mengapresiasi langkah pemerintah melalui Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, serta perluasan beasiswa LPDP. Namun, PMII menilai masih terdapat tantangan pada keterbatasan sarana, asrama, akses digital, dan ekonomi kelembagaan pesantren, sekaligus belum optimalnya akses beasiswa bagi aktivis penggerak masyarakat dan komitmen pengabdian penerima beasiswa di dalam negeri. Karena itu, PMII mengusulkan Program Revitalisasi Pesantren Nasional serta Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa.
โ Konstitusi Kesejahteraan Sosial (Pasal 34 UUD 1945): PMII mengapresiasi penguatan perlindungan sosial serta dorongan penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. PMII mencatat masih adanya anak yatim, yatim piatu, dan anak rentan yang berpotensi luput dari bantuan karena tercatat pada Kartu Keluarga kerabat atau keluarga sehingga tidak masuk kelompok desil sasaran, serta meningkatnya kerentanan pada pengangguran muda, pekerja informal, dan sandwich generation. PMII mendorong penyempurnaan DTSEN agar lebih faktual dan perluasan pemberdayaan produktif seperti permodalan, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja.
โ Konstitusi Ekonomi Digital (Pasal 33 UUD 1945): PMII mengapresiasi percepatan transformasi digital nasional dan pembentukan Danantara Indonesia, seraya menyoroti tantangan persaingan UMKM, perlindungan pekerja digital dan pengemudi daring, serta risiko otomatisasi dan kecerdasan buatan terhadap lapangan kerja generasi muda. PMII mendorong agar Danantara menjadi lokomotif investasi strategis di bidang Artificial Intelligence, pusat data nasional, cloud computing, semikonduktor, keamanan siber, dan teknologi nasional agar Indonesia menjadi pemilik teknologi dan data, bukan sekadar pasar digital.
Delapan Pendirian dan Pengawalan di Akar Rumput Selain tiga agenda tersebut, PMII menyatakan delapan pendirian dari Bandung yang mencakup kewajiban negara menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur; hak rakyat atas sumber produksi, pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, dan penguatan koperasi; serta pengelolaan kekayaan alam yang adil dengan memperhitungkan pemulihan lingkungan. Pendirian tersebut juga menegaskan hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat; pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar; pendidikan bermutu bagi setiap anak; penguatan partisipasi dan hak berhimpun warga; serta komitmen PMII mengawal Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendidikan kader, pengorganisasian rakyat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” ujar M. Shofiyulloh Cokro.
“Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri,” lanjutnya.
Menutup sambutannya, M. Shofiyulloh Cokro mengajak seluruh kader membawa delapan pendirian tersebut ke tingkat rayon, komisariat, dan cabang untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendampingi pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, keluarga yang luput dari bantuan, serta pengemudi daring. Langkah ini diarahkan sebagai ikhtiar menjaga jalan konstitusional menuju Indonesia Emas 2045 agar cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial terasa dalam kehidupan sehari-hari. (qin/ian).

















