Jember, Kabarpas.com – Penguatan koperasi di Kabupaten Jember tidak cukup hanya mengandalkan legalitas kelembagaan dan aktivitas usaha. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Jember bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Jember melalui kegiatan Sosialisasi Perkoperasian, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat sinergi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai pentingnya pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi di Kabupaten Jember.
Kepala Bidang Kelembagaan Diskopumdag Jember, Sri Supadmi mengatakan, pengembangan koperasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah dan gerakan koperasi memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi.
“Kolaborasi antara Diskopumdag dan Dekopin sangat penting karena pengembangan koperasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah berperan dalam pembinaan dan penguatan kelembagaan, sementara Dekopin menjadi wadah gerakan koperasi untuk membangun komunikasi dan sinergi antarkoperasi,” ujar Sri.
Menurut dia, kerja sama kedua pihak diharapkan membuat pembinaan koperasi berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pemberdayaan, serta penguatan kelembagaan koperasi sesuai kewenangannya. Sementara Dekopin berperan memperkuat komunikasi antarkoperasi sekaligus mendorong partisipasi gerakan koperasi dalam mengembangkan organisasi.
Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi koperasi di lapangan. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan koperasi.
Melalui sosialisasi ini, Diskopumdag dan Dekopin Jember juga mendorong pengurus, pengawas, serta anggota koperasi agar terlibat aktif dalam memperkuat kelembagaan.
Sebab, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga bergantung pada komitmen orang-orang yang menjalankan organisasi tersebut.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi pun diharapkan menjadi fondasi untuk membangun ekosistem perkoperasian yang lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan di Kabupaten Jember. (dan/Ian).

















