Reporter : Dhonny Martha
Editor : Pendik
Banyuwangi, Kabarpas.com – Anggota komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur, KH Fauzan mengunjungi Lapas kelas II B Banyuwangi. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIB hingga usai jelang sore hari itu, Fauzan banyak mendengar keluhan, uneg-uneg sekaligus menyerap aspirasi para warga binaan.
Anggota dewan asal Kecamatan Singojuruh Banyuwangi tersebut melihat satu persatu kondisi sel tahanan, yang dia nilai cukup memprihatinkan. Pasalnya, seharusnya satu ruangan untuk 5 hingga 7 orang, namun kondisi di lapangan justru dihuni hingga 20-an orang.
Dari kunjungannya ini, Fauzan juga menyoroti tentang sanitasi dan kondisi air di dalam lapas. Karena dari catatan di klinik Lapas Banyuwangi, hampir 50 sampai 60 orang warga binaan terserang batuk dan flu dalam setiap harinya.
“Terkait dengan kondisi Lapas Banyuwangi yang sudah over kapasitas, kita berharap pemerintah daerah, propinsi maupun pusat memberikan perhatian dan keseriusan dengan menentukan jalan keluar, diantaranya membangun gedung lapas yang baru,” papar Fauzan kepada Kabarpas.com biro Banyuwangi beberapa waktu yang lalu.
Selain itu ia juga berharap, agar warga binaan ini bisa cepat menjadi sadar dan tidak menimbulkan persoalan baru selama berada di lapas. “Hal ini dimungkinkan jika kondisi lokasi yang mereka tempati menimbulkan kenyamanan,” ujar ketua DPC PPP Banyuwangi ini.
Dikatakan oleh Fauzan yang juga pengasuh Ponpes Ihya’ Ulumuddin Padang Singojuruh ini, hasil dari kunjungan kerjanya ini akan dia laporkan kepada Kementrian Hukum dan HAM melalui Pemerintah Propinsi Jawa Timur agar segera menindaklanjuti dan merealisasikannya. Selain itu, pihaknya dari komisi A DPRD Propinsi yang membidangi persoalan tersebut akan terus melakukan pengawalan.
“Komisi A saat ini sudah melakukan inisiasi 2 peraturan daerah yang di anggap menjadi kewenangan partikal,” ungkapnya.
Perda sebagaimana disampaikan Fauzan itu adalah Perda Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan Perda Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Bahkan Fauzan menyatakan, tidak menutup kemungkinan nantinya Komisi A juga akan mengangkat persoalan Lapas menjadi sebuah peraturan daerah (perda).
“Supaya para warga binaan bisa mendapatkan kehidupan yang layak dengan pola sehat di dalam lapas,” tandas politisi yang berencana naik sebagai legislator di gedung senayan dalam pencalegan di tahun 2019 mendatang itu. (don/pen).
