Reporter : Pendik
Editor : Titin Sukmawati
Banyuwangi, Kabarpas.com – Polemik pemilihan Kepala Dusun di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, bakal berujung ke ranah hukum. Pasalnya, dari persyaratan administrasi salah satu calon berinisial A M diduga telah memalsukan ijazah.
Dari penjelasan Gatot Suprobo selaku Paralegal Pos Bakumadin Banyuwangi mengatakan, dugaan ijazah palsu ini ditemukan setelah adanya gejolak pemilihan Kepala Dusun di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat mengira dalam pemilihan calon Kepala Dusun terpilih adalah calon dengan voting suara terbanyak, namun ternyata kepala desa menggunakan kebijakan hasil nilai uji tes tertinggi.
“Setelah ada gejolak dari Masyarakat begitu ramai di situ ada temuan dugaan pemalsuan ijazah oleh salah satu calon kepala dusun atas nama inisial AM,” kata Gatot Suprobo saat ditemui di Desa Rejoagung.
Dugaan ijazah palsu ini diperkuat dengan keluarnya surat keterangan dari Yayasan Minhajut Thullab SMA Al Hikmah Muncar bernomor : 423.7/2020/429.245.300100/2021, dalam surat tersebut kepala sekolah menerangkan bahwasanya tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama berinisial A M.
“Pada tahun 2002 sampai 2003 Al Hikmah sekolahnya SMU, akhirnya kita bersama guru di sana mengecek semua registrasinya ternyata di situ nama ijazah yang bersangkutan tidak ada beserta nomor induknya juga,” tambah pria yang aktif di organisasi Paralegal Pos Bakumadin itu.
Gatot Suprobo menambahkan, dari segi hukum di negara ini, jelas apa yang dilakukan A M jelas melanggar hukum, pihaknya pun akan segera mengambil langkah-langkah hukum agar negara, masyarakat Rejoagung khususnya tidak dirugikan dalam persoalan ijazah palsu ini.
“Pemalsuan ijazah atau surat menurut pasal 263 KUHP adalah pelanggaran hukum dengan ancaman kurungan enam tahun penjara, maka kami segera melaporkan kasus ini pada aparat penegak hukum,” tandasnya.
Pihak Pos Bakumadin Banyuwangi bersama Masyarakat Desa Rejoagung pun sesegera mungkin melaporkan kasus pemalsuan ini, pada aparat penegak hukum. (Pen/Tin).
