Pasuruan, Kabarpas.com – Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terdapat beberapa Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi, KPK RI Wilayah III menggelar Rapat Koordinasi (rakor) terkait supervisi dan evaluasi di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Rakor yang digelar hari Kamis tanggal 2 September 2021 ini merupakan upaya untuk menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih tanpa adanya abuse of power (penyalahgunaan kewenangan) oleh Kepala Daerah di wilayah Provinsi Jawas Timur.
“Ini adalah bagian dari warning terkait tata kelolah pemerintahan yang harus diperbaiki agar lebih baik dan lebih bersih, bernagai upaya untuk melakukan peningkatan good governence tentu sudah kami lakukan, tetapi banyak hal yang memang kami harus benahi kembali, “ ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menanggapi supervisi BrigjenPol Bachtiar Ujang Purnama selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI dan seluruh tim satgas pencegahan korupsi di wilayah III KPK RI.
Berdasarkan data dari KPK RI, terdapat 16 dari 38 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang tercatat pernah melakukan tindak pidana korupsi, Khofifah menyampaikan perlu ada peningkatan perbaikan dan panduan dari KPK untuk meningkatkan integritas Kepala Daerah di Jawa Timur. Khofifah juga mengajak agar kasus korupsi Kepalq Daerah di Jatim tidak.bertambah dan stop di angka 16.
“Pertemuan seperti hari ini menjadi bagian penting untuk membangun komitmen bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan semua tim untuk Stop di angka 16 adalah satu pesan yang kuat untuk kita,” tutur Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan perlu adanya peningkatan perbaikan manajemen ASN, sertifikasi, gaya hidup ASN sehingga dapat menjadi bagian dari komitmen melaksanakan perbaikan kedepannya.
Dalam acara yang dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi), Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Ispektur Kota Pasuruan, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ini, Khofifah berpesan agar tidak sekedar mengikuti rakor, tetapi hasil supervisi dapat dijadikan pengingat dan bekal untuk berbenah dan tidak menambah jumlah Kepala Daerah yang korupsi. (ajo/gus).
