Trenggalek, kabarpas.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek terus berupaya agar pemerataan ekonomi semakin inklusif. Salah satunya adalah dengan menggandeng Bank Jatim dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin melaunching langsung KKPD tersebut di palataran Pasar PON, Jumat (24/11/2023) siang.
Mas Ipin sapaan dia mengatakan, selama ini pelaku UMKM yang bermodal minim jarang mau menerima order dari pemerintah, karena pembayaran tidak bisa langsung dilakukan.
Ada tempo dalam pembayaran dari pemerintah kepada penyedia. Sebab dalam proses pencairan tersebut butuh penyusunan SPJ. Sehingga, butuh waktu dalam proses pembayaran. “Dengan adanya KKPD akan sangat membantu bagi para pelaku UMKM yang modalnya terbatas. Karena, selama ini antara tenggang waktu antara eksekusi kegiatan dan pembayaran ada jedah waktu. Artinya, jika UMKM harus nalangi dulu maka yang diorder adalah UMKM yang punya modal, “ucapnya.
Mas Ipin berharap, dengan adanya KKPD bisa terjadi pemertaan ekonomi secara inklusif. Dengan begitu para pelaku UMKM yang bermodal terbatas mau menerima order dari pemerintah. “Pembayarannya tidak lagi menunggu pencairan anggaran tapi menggunakan kartu kredit Bank Jatim, “imbuhnya.
Ditambahkan dia, jika pemerintah punya utang tidak lagi kepada pelaku UMKM, namun kepada Bank Jatim. Dengan begitu saat Pelaku UMKM menerima order bisa langsung bisa dibayar seketika itu juga. Selanjutnya Pemkab akan melakukan pembayaran kepada Bank Jatim selama sekian minggu. “Kita butuh proses dalam pembuatan SPJ, “tukasnya.
Pada acara tersebut, selain ada launching KKPD juga ada launching e-Retribusi pasar yang dilakukan oleh salah satu wakil ketua AKAPSI. e-Retribusi pasar merupakan transaksi yang dilakukan secara elekteonik (ADV/ Sumber : Prokopim Kabupaten Trenggalek).
