Jember, Kabarpas.com – “Darling” dan “Fundamental”. Dua kata yang belakangan hari menjadi sorotan. Pun jadi bahan olokan terhadap kepala daerah.
Fundamental, lebih dulu populer ketika Bupati Fawait menyikapi persoalan kelangkaan BBM di Jember. Darling, menyusul kemudian ketika bupati mengeluarkan SE pembelajaran online (daring) bagi pelajar di tengah krisis BBM.
Jadi sasaran ejekan, Bupati Fawait tidak baper. Dua kata fenomenal itu bahkan diaplikasikan ke dalam kaos “warna cinta”, pink. Gak sendiri, Fawait yang memakai kaos bertulis “Gus Darling” mengajak istrinya Ning Ghyta Eka Puspita dengan kaos senada bertuliskan “Gus Fundamental”.
Lagi-lagi tingkah bupati direspon beragam oleh publik. Ada yang menganggapnya sebagai strategi komunikasi yang kreatif. Ada pula yang mengkritiknya sebagai bentuk ketidakpekaan dalam menangani situasi krisis.
Dibalik itu semua, terdapat pertanyaan lebih mendasar : bagaimana sebenarnya kinerja pemerintahan Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawait.
Dr. Isa Ma’rufi, S.KM., M.Kes dosen senior Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember sekaligus Koordinator Program Studi S2 Administrasi Kesehatan dan pendiri lembaga survei The Republic Institut menilai bahwa langkah Gus Fawait dalam menangani kelangkaan BBM sudah tepat.
“Kecepatan Gus Fawait menangani kelangkaan BBM, dengan cara berkoordinasi langsung dengan Pertamina dan Gubernur, saya kira sudah tepat,” ujarnya.
Namun demikian, menurut Isa, penting bagi publik untuk memahami bahwa persoalan kelangkaan BBM bukanlah tanggung jawab sepenuhnya Gus Fawait, karena hal itu merupakan domain Pertamina dan pemerintah pusat.
Ia juga menanggapi fenomena maraknya kaus bertuliskan “Gus Darling” dan “Gus Fundamental” yang dianggapnya sebagai bentuk komunikasi ekspresif yang wajar dalam politik.
“Yang terpenting adalah bagaimana substansi penanganan masalah BBM yang telah dilakukan, bukan sekadar simbol-simbol.”
Lebih lanjut, Isa menyoroti bahwa sejumlah program yang dijalankan seperti UHC (Universal Health Coverage), Wadul Guse, dan Bungadesaku telah berjalan sesuai dengan janji politik Gus Fawait dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Apa yang dikerjakan oleh Gus Fawait sudah sesuai dengan visi dan misi yang dulu disampaikan,” tandasnya.
Sementara, Staf Prokopim Pemkab Jember menyebut bahwa penggunaan kaus tersebut bukanlah bagian dari kampanye atau pencitraan politik, melainkan respons spontan yang kemudian berkembang secara kreatif oleh para relawan.
“Kami memahami bahwa simbol bisa multitafsir, tetapi yang kami jaga adalah substansi layanan tetap berjalan,” katanya.
Di era digital, komunikasi kepala daerah tak lagi dibatasi oleh forum-forum formal. Simbol visual seperti kaus bisa menjadi alat komunikasi baru—namun juga mengandung risiko disalahartikan. Dalam hal ini, Fawait tampaknya memilih untuk mengelola persepsi publik dengan cara yang lebih cair, meskipun mengandung konsekuensi kritik.
Yang perlu dicermati bukan hanya simbolnya, tapi apakah substansi pelayanan publik tetap berjalan.
Di sisi lain, kritik dari akademisi dan publik tetap sah sebagai bagian dari iklim demokratis. Namun sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, informasi yang disampaikan kepada publik juga perlu berimbang, proporsional, dan tidak menyesatkan.
Kontroversi simbolik seperti kaos “Gus Darling” dan pernyataan soal “fundamental” akan selalu memiliki ruang dalam demokrasi. Namun menilai kepemimpinan seutuhnya tak bisa hanya dari potongan video atau slogan yang viral. Kinerja pemerintahan, kebijakan pelayanan publik, dan keberpihakan pada warga yang paling terdampak harus tetap menjadi indikator utama.
Muhammad Fawait mungkin bukan pemimpin yang kaku dalam protokol. Tapi sejauh ini, ia mencoba menjawab kritik dengan kehadiran di lapangan, layanan yang dijalankan, serta ruang komunikasi yang tetap dibuka. Dalam lanskap politik lokal yang semakin terhubung dengan media sosial, mungkin gaya seperti inilah yang dibutuhkan: serius dalam kerja, santai dalam simbol. (dan/ian).
