Surabaya, Kabarpas.com – DPRD Jawa Timur menitipkan PR pertama ke Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara. DPR meminta kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah TKD ditinjau ulang.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, menyebut pemotongan dana pusat ke daerah dalam 2 tahun terakhir membuat APBD “kurang lancar bernapas”.
“Kita melihat dua tahun ini anggaran pemerintah pusat ke daerah itu kepotong lumayan besar, sehingga pemerintah daerah kurang lancar dalam bernapas, khususnya menerapkan anggaran,” kata Jairi, Senin (14/9/2026).
Dampaknya nyata di Jawa Timur. Data yang dipegang DPRD menyebut pemangkasan TKD untuk Pemprov Jatim mencapai Rp2 triliun lebih.
Sementara untuk 38 kabupaten/kota se-Jatim, total dana yang dipotong mencapai Rp17,5 triliun.
TKD sendiri adalah dana dari APBN yang jadi tulang punggung belanja daerah. Dana itu dipakai untuk mendanai urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bansos.
Jairi menilai tidak semua daerah bisa dipukul rata dipotong.
Mengingat beberapa daerah yang fiskalnya kecil perlu mendapatkan support dana dari pemerintah.
” Tetapi kalau memang ada beberapa daerah yang fiskalnya besar, juga harus ada apresiasi, sehingga ada balancing tentang pendanaan di daerah,” jelasnya.
Politisi Golkar itu berharap Suahasil bisa lebih “kencang” dalam menerjemahkan program pemerintah ke lapangan.
“Kami berharap kinerja Menteri Keuangan yang baru ini bisa optimal. Tidak hanya dalam merespons pasar namun juga optimal dalam menerjemahkan program pemerintah. Sehingga dampaknya adalah bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
“Kemarin Pak Purbaya bagus, tetapi harapan ke depan bisa lebih kencang, lebih baik lagi,” pungkasnya. (bro/ian).
