Pasuruan, Kabarpas.com – Harga kebutuhan pokok dan kegiatan perekonomian di daerah menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang tinggal beberapa hari lagi perlu dijaga stabilitasnya. Pemkot Pasuruan pun melakukan rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Unsur II, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
Rapat dipimpin langsung oleh Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo bersama perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Malang, BPS Kota Pasuruan, dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam pembukaan rapat, Teno menyampaikan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk merumuskan kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi supaya kegiatan perekonomian di masyarakat tetap berjalan di masa pandemi Covid-19.
“Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga diarahkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan Bank Indonesia yang hadir pada rapat kali ini, menyampaikan gambaran umum terkait situasi ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini serta bagaimana proyeksi perekonomian Indonesia di tahun 2021.
Ia memberikan sejumlah rumusan umum tentang upaya-upaya pengendalian inflasi daerah antara lain, optimalisasi APBD, kerja sama perdagangan, strategi 4K, dan memperkuat pengawasan terhadap penyediaan maupun penyaluran bahan pangan dengan melibatkan satuan tugas (Satgas) pangan.
Selain itu, ia juga memaparkan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi ada 7 poin.
Ketujuh poin tersebut antara lain, menjamin ketersediaan stok pangan dan energi; mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi; quick response untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi pangan daerah; merumuskan terobosan kebijakan untuk mendukung pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai.
Kemudian mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga; memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian inflasi; terakhir yakni menjamin keterjangkauan barang dan jasa di daerah serta pemberian subsidi pada sektor pelayanan publik. (tri/gus).
