Jember, Kabarpas.com – Bupati Muhammad Fawait menghadiri rapat paripurna yang diadakan DPRD Jember dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pada rapat paripurna yang digelar Sabtu (2/8/2025), sejumlah fraksi DPRD di antaranya Partai NasDem dan Gerindra mengapresiasi kinerja bupati dan wakil bupati.
Fatmawati, Juru bicara NasDem dalam pidatonya menyampaikan, dalam Raperda APBD 2025 terdapat kenaikan proyeksi target PAD sebesar Rp1. 154.271.067.003 naik sekitar Rp82.107.506.678 atau 7,66%. Upaya ini patut diapresiasi sebagai upaya Pemkab Jember untuk mendorong kemandirian fiskal daerah menuju mandiri mandiri yaitu minimal 25%.
Fraksi NasDem juga sepakat dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD terutama pada pajak daerah sekitar 7,42% dengan catatan : pemerintah memperbaiki beberapa hal. Di antaranya, sistem pemungutan pajak agar tidak terjadi kebocoran, kemudian pemetaan kembali pemasukan dari pajak reklame yang semestinya bisa ditingkatkan seiring pesatnya perekonomian di Jember.
Tak hanya itu, NasDem juga mendorong Bupati Fawait agar Perda terkait utilitas bisa selesai tahun ini. Sebab, jaringan utilitas bisnis salah satu pajak yang potensial.
“Fraksi NasDem juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis bupati menyangkut kepentingan masyarakat luas dalam persoalan perlintasan KA Pecoro dan Garahan, serta penyelesaian kelangkaan BBM yang terjadi di Kabupaten Jember,” ucap Fatmawati.
Fraksi Gerindra tak ketinggalan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fawait yang begitu dingin, sigap, dan cepat merespon keresahan masyarakat terkait terhambatnya pasokan BBM. Hal ini, bahkan menjadi mitigasi tercepat di Indonesia dibanding daerah lainnya.
Gerindra menilai, Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Fawait patut dihargai.
“Penyampaian tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Jember dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan nasional,” tutur juru bicara Gerindra, Ahmad Syahrie Assidiqi.
Ada beberapa hal penting menurut Ahmad Syahrie yang harus diperhatikan terutama langkah efisiensi yang dilakukan Pemkab Jember sehingga bisa menghemat Rp57,9 miliar anggaran dari pemangkasan operasional non prioritas.
“Ini mencerminkan kepekaan dan keberanian Gus Bupati Fawait dalam mengambil keputusan yang tidak populis namun berdampak nyata, terutama untuk mempertahankan program pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sekaligus kami Fraksi Gerindra mendukung penuh pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC),” tegasnya.
Bupati Fawait dalam paripurna sebelumnya menyampaikan bahwa, pemerintah daerah melakukan penyesuaian ruang fiskal sebagai upaya merespons tantangan pembangunan, terutama dalam penanganan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur dasar.
Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, tapi bagian dari arah kebijakan fiskal yang menekankan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, terutama dalam percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi sorotan nasional,” tandasnya. (dan/ian).
