Jember, Kabarpas.com – Bencana bisa datang tanpa banyak peringatan. Mulai dari banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung, sejumlah ancaman itu menjadi bagian dari risiko yang dihadapi masyarakat Kabupaten Jember. Namun, upaya penanganannya dinilai perlu ditopang payung hukum yang lebih kuat.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto mendorong pemerintah daerah segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebencanaan. Menurut dia, regulasi tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus penanganan bencana di Jember.
Dorongan itu disampaikan David saat menggelar reses masa sidang III di Perumahan Gunung Batu, Kecamatan Sumbersari, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sumbersari, Lurah Sumbersari, serta sejumlah elemen masyarakat, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana), WCDI, dan relawan kebencanaan.
“Kami mengajak elemen masyarakat yang hadir hari ini, mendorong kepada pemerintah, agar segera mensahkan Perda Kebencanaan, mengingat Jember merupakan daerah yang rawan terjadi bencana, seperti longsor, puting beliung dan juga banjir,” ucap David menandaskan.
Anggota Komisi C DPRD Jember itu menilai, pembahasan regulasi kebencanaan perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali Forum Peduli Risiko Bencana yang sebelumnya pernah terbentuk di Jember.
Menurut David, forum tersebut dapat menjadi ruang bertukar informasi mengenai potensi dan kejadian bencana, sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan Perda Kebencanaan.
“Dulu kita pernah ada Forum Peduli Risiko Bencana, mari forum ini kita hidupkan kembali, dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasan Perda Kebencanaan,” paparnya.
Selain persoalan kebencanaan, David turut mengatensi pengelolaan sampah yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ia mengajak warga mulai membiasakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dan mengelolanya secara mandiri.
David juga menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar di kawasan Tapal Kuda. Proyek tersebut, menurut dia, merupakan hasil upaya Pemerintah Kabupaten Jember menjajaki dukungan pemerintah pusat.
“Saat ini, pemkab Jember di bawah kepemimpinan Gus Bupati, sudah mulai melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat, bagaimana mengolah sampah tanpa harus menggunakan APBD, dan Alhamdulillah, hal ini berhasil, dan dalam waktu dekat akan dibangun pengolahan sampah terbesar di Tapal Kuda dengan nilai investasi yang mencapai Rp 2 triliun, dan ini harus disyukuri,” jelasnya.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, salah seorang warga bernama Bagus meminta pemerintah tidak hanya menyosialisasikan pengelolaan sampah mandiri kepada masyarakat di lingkungan permukiman.
Menurut dia, edukasi serupa perlu menjangkau sektor industri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta rumah sakit.
“Selama ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah secara mandiri ke lingkungan masyarakat, namun belum pernah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah secara mandiri ke industri di Jember. Kami berharap pemerintah juga melakukan sosialisasi ke rumah industri termasuk industri UMKM,” urainya.
Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya rumah tangga, sektor usaha dan industri juga dinilai perlu dilibatkan agar pengelolaan sampah di Jember berjalan lebih menyeluruh. (dan/ian).

















