Jember, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten Jember mulai memperkuat perlindungan bagi pekerja migran asal daerahnya. Melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Pemkab Jember menggelar Gerakan Nasional Migran Aman di Alun-Alun Jember, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan jalan sehat tersebut menjadi momentum bagi Bupati Jember Muhammad Fawait untuk menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurut Gus Fawait, selama ini masyarakat Jember yang membutuhkan layanan administrasi migran masih harus bepergian ke sejumlah daerah lain seperti Surabaya, Malang, hingga Banyuwangi. Jarak yang jauh dinilai menjadi salah satu kendala yang membuat sebagian warga memilih jalur keberangkatan nonprosedural.
“Mereka harus ke Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Perjalanannya bisa 3 sampai 4 jam. Mungkin ini juga yang membuat sebagian memilih jalur nonprosedural,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat menghadirkan layanan P4MI (Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) di Kabupaten Jember.
Jika terealisasi, keberadaan layanan tersebut diharapkan mampu memangkas jarak pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen dan mendapatkan informasi terkait prosedur bekerja ke luar negeri.
Selain administrasi, Pemkab Jember juga menyiapkan kemudahan dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran. Tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Jember kini telah siap melayani proses medical check-up CPMI.
“Insya Allah harganya, tiga rumah sakit ini adalah yang termurah se-Jawa Timur, tetapi kualitasnya tetap terjaga,” kata Fawait.
Perhatian pemerintah daerah, lanjutnya, tidak hanya berhenti pada proses keberangkatan pekerja migran. Pemkab Jember juga mulai memperhatikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi anak-anak PMI.
Program tersebut telah diuji coba untuk membantu putra-putri PMI melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Fawait memastikan kuota program tersebut akan ditambah pada tahun ini.
Di sisi lain, Pemkab Jember juga membuka peluang pembangunan pusat pelatihan kerja apabila mendapat dukungan dari Kementerian P2MI. Fasilitas tersebut nantinya akan diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja, termasuk lulusan SMK, agar siap masuk dalam program kerja global yang dicanangkan pemerintah pusat.
Jember sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur masih menghadapi tantangan ekonomi, termasuk angka kemiskinan absolut. Namun, Fawait optimistis sektor pekerja migran dapat menjadi salah satu pengungkit ekonomi daerah apabila dibekali keterampilan dan perlindungan yang memadai.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mendukung penguatan regulasi perlindungan pekerja migran di tingkat daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang PMI.
“Kami berkomitmen menjadikan desa-desa di seluruh Jember sebagai Desa Migran. Insya Allah tinggal Perda-nya saja, kami berkomitmen membuat Perda terkait masalah PMI,” pungkasnya. (dan/ian).
