Reporter : Muhammad Khamim
Editor : Titin Sukmawati
Pasuruan, Kabarpas.com – Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangil Kabupaten Pasuruan diadukan ke Bareskrim Mabes Polri dan Jaksa Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI. Pengaduan ini merupakan buntut panjang dari pemenjaraan terhadap Agus Heru Setiawan (46) warga Krampyangan RT.001/RW.001, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Pasalnya, pada eksekusi tertanggal 05 Juli 2019 lalu, diduga pihak Kejari Kabupaten Pasuruan dalam berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI yang ditandatangani Kasi Pidum, Normadi Elfajr, SH, MH dengan dasar surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 03 Juli 2019, Nomor Print: B-49/0.5.40.3/Euh.2/VII/2019, ada keterangan dalam pelaksanaan putusan itu yang sengaja dipalsukan atau sengaja tidak disebutkan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1680 K/Pid.B/2014 tanggal 19 Maret 2015.
Dalam berita acara kejaksaan itu disebutkan beberapa poin sebagai berikut:
Pertama, menyatakan terpidana Agus Heru Setiawan Bin Matrail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggerakkan orang untuk menghancurkan dan merusak barang milik orang lain.
Kedua, disebutkan menjatuhkan pidana terhadap terpidana Agus Heru Setiawan Bin Matrail pidana penjara selama 6 bulan.
Terkait poin kedua dalam berita acara yang ditandatangani Kasi Pidum, Normadi ini, sebagaimana dikatakan Agus Heri Setiawan melalui pengacaranya, Hery Chariansyah, ada keterangan dari putusan Mahkamah Agung yang diduga sengaja dihilangkan.
“Dalam putusan Mahkamah Agung, pada nomor 4 disebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang artinya saudara Agus ini harusnya tetap dalam posisi menjalani tahanan Kota sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Sementara, dalam berita acara Kejaksaan tidak disebutkan itu. Jadi ada keterangan Mahkamah Agung yang dihilangkan atau kita sebut berita acara itu isinya palsu,” ujar Hery Chariansyah melalui siaran pers yang diterima redaksi Kabarpas.com.
Atas fakta ini, pihak Agus Heri Setiawan melalui pengacaranya akhirnya melakukan langkah hukum dengan mengadukan pihak Kajari Kabupaten Pasuruan selaku pemberi perintah, dan Kasi Pidum selaku JPU dan eksekutor ke Jaksa Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri pada 16 Juli 2019 dengan perihal ‘Pengaduan atas dugaan tindak pidsna pembuatan surat palsu dan atau keterangan palsu dalam surat yang mengakibatkan perampasan terhadap kemerdekaan orang lain yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan’. (mim/tin).
