Reporter: Sudiono
Editor: Titin Sukmawati
Pasuruan, Kabarpas.com – BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan mencatatkan capaian luar biasa dalam hal perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Memasuki pertengahan tahun 2026, persentase masyarakat yang terdaftar sebagai peserta di wilayah kerja tersebut berhasil menembus angka fantastis, yakni 99,96 persen.
Kendati kepesertaan sudah hampir menyeluruh, tantangan baru kini dihadapi pihak BPJS Kesehatan. Fokus utama mereka saat ini adalah menaikkan angka keaktifan peserta yang sejauh ini masih tertahan di kisaran 85 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Kemas Rona Kurniawansyah, menjelaskan bahwa tingginya angka kepesertaan membuktikan besarnya kesadaran warga akan pentingnya jaminan kesehatan. Meski demikian, sisa 15 persen peserta nonaktif akibat menunggak pembayaran iuran menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.
”Cakupan kepesertaan di wilayah kerja Cabang Pasuruan bersyukur sudah mencapai 99,96 persen, artinya mayoritas masyarakat sudah terdaftar. Namun, tantangan kita adalah tingkat keaktifan yang saat ini masih berada di angka 85 persen,” kata Kemas di sela-sela agenda Gathering Badan Usaha dan Media di Finna Golf & Country Club, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/6).
Dari pemetaan yang dilakukan, Kemas memaparkan ada dua penyebab utama mengapa peserta jalur mandiri menunggak iuran hingga status kartunya menjadi nonaktif. Pertama adalah kendala ekonomi yang membuat peserta tidak mampu membayar, dan kedua adalah kurangnya kesadaran dari peserta yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial.
Untuk memangkas selisih 15 persen tersebut, BPJS Kesehatan Pasuruan menerapkan dua pendekatan yang berbeda.
Bagi masyarakat dari kelompok rentan atau kurang mampu secara ekonomi, BPJS akan bersinergi secara intensif dengan pemerintah daerah guna mengalihkan kepesertaan mereka menjadi tanggungan pemerintah lewat skema pemutakhiran data. Sementara itu, bagi kelompok peserta yang tergolong mampu namun sengaja tidak membayar, pihak BPJS akan terus mengoptimalkan upaya penagihan secara berkala.
Kondisi sebaliknya justru terlihat di sektor formal atau dunia usaha. Kepatuhan sektor industri di wilayah Pasuruan dan Probolinggo tergolong sangat baik. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dari 2.000 lebih perusahaan yang beroperasi, kepatuhan pembayaran iuran pekerja telah berada di atas 90 persen, bahkan lebih dari 99 persen perusahaan telah mendaftarkan pegawainya ke dalam program JKN.
Meskipun sektor formal memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas persentase keaktifan, BPJS Kesehatan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat. Edukasi berkala terus berjalan bagi korporasi yang belum sepenuhnya patuh.
Tindakan tegas pun siap diambil jika ditemukan perusahaan mapan yang dengan sengaja melalaikan hak jaminan kesehatan pekerjanya. Pihak BPJS menyatakan akan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) hingga aparat penegak hukum seperti Kejaksaan untuk menindak perusahaan yang membandel.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen kepatuhan sektor industri, dalam acara tersebut BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan turut memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan terbaik. Penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama, yaitu ketepatan waktu pembayaran iuran tanpa tunggakan, kecepatan respons terhadap evaluasi kepatuhan, serta jumlah kontribusi iuran terbesar.
”Perusahaan yang kami undang hari ini memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, bisa dibilang level bintang lima. Harapannya, mereka bisa menjadi teladan bagi pelaku usaha lain untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan program ini,” pungkas Kemas. (ion/tin).
