Jember, Kabarpas.com – Pengalaman sekitar 17 tahun menjadi kader Partai Gerindra disebut Bupati Jember Muhammad Fawait membuatnya memahami arah pemikiran Presiden Prabowo Subianto. Pemahaman itu, menurut dia, menjadi salah satu landasan untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat ke dalam program pembangunan di Kabupaten Jember.
Fawait menyampaikan hal tersebut dalam podcast Total Politik bertajuk Indonesia Future Leader #2: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo di Jakarta, Kamis (15/10/2026) malam. Dalam forum tersebut, ia memaparkan sejumlah program pemerintah kabupaten, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Saya bersama Pak Prabowo ini sudah 17 tahun. Saya paham betul bagaimana Pak Prabowo,” ungkapnya.
Fawait menuturkan, kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Keselarasan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak berjalan dengan arah berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di Jember, salah satu bentuk implementasi yang dipaparkan Fawait ialah program Home Care. Program ini memberikan layanan kesehatan gratis melalui kunjungan tenaga medis ke rumah warga, terutama bagi kelompok rentan yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Pemkab Jember melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang tersebar di 50 puskesmas untuk menjalankan layanan tersebut. Dengan pendekatan dokter keluarga, tenaga medis melakukan kunjungan secara berkala agar masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
“Kami memiliki program Home Care, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Saya kira ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,” tutur Fawait.
Program tersebut melengkapi skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang lebih dahulu diterapkan Pemkab Jember. Melalui skema ini, warga yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan tanpa membayar biaya yang ditanggung program.
Data per 1 Oktober 2026 menunjukkan cakupan kepesertaan UHC di Jember mencapai 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Selain kesehatan, implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui program beasiswa. Pemkab Jember menargetkan bantuan pendidikan bagi 20.000 mahasiswa asal Jember dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, sebanyak 11.000 mahasiswa telah menerima beasiswa tersebut.
Bagi Fawait, perluasan akses kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari upaya menekan kemiskinan. Program pemerintah daerah, menurut dia, harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Selain program pengentasan kemiskinan, Fawait menyinggung tantangan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, termasuk pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, upaya memperkuat kapasitas fiskal tidak seharusnya langsung dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pajak.
Menurut Fawait, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia sekaligus menggunakan anggaran secara lebih efektif. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan publik dan program prioritas.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memahami arah kebijakan nasional sekaligus menyesuaikan implementasinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Jadi, pembangunan jangan sampai pemerintah pusat ke barat, pemerintah daerah ke timur. Jadi, mesti seirama,” ujarnya.
Pandangan mengenai pentingnya menyesuaikan program daerah dengan kebijakan pusat juga disampaikan Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif. Ia menilai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat dapat membuka peluang pembangunan baru bagi daerah di tengah pengurangan TKD.
“Memang ada pengurangan, tetapi dengan adanya Sekolah Rakyat, kami bisa dapat lebih banyak juga,” urai Syaharuddin.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyoroti dampak pengurangan anggaran terhadap daerahnya. Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah dalam menerapkan efisiensi.
Masinton juga menilai sebagian agenda pemerintahan yang mengharuskan kepala daerah hadir secara langsung dapat menyita waktu dan anggaran, terutama bagi daerah yang memiliki jarak tempuh jauh. Ia mengusulkan agar sebagian kegiatan dapat dilaksanakan secara daring.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menekankan pentingnya menyesuaikan usulan pembangunan daerah dengan program yang tersedia di pemerintah pusat. Menurut dia, daerah perlu memahami skema dukungan yang ada dan memastikan birokrasi siap melaksanakannya.
Adapun Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi makro di wilayahnya serta perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan pupuk.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga menilai hubungan pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pertentangan. Menurut dia, pemerintah daerah tetap dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi tanpa harus berseberangan dengan pemerintah pusat.
Forum Indonesia Future Leader #2 tersebut mempertemukan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk membahas dua tahun pemerintahan Prabowo. Diskusi juga menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfiqar Ahmad Tawalla.
Dalam forum itu, Fawait menempatkan program kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan sebagai bentuk penerjemahan arah kebijakan nasional di tingkat kabupaten. (dan/ian).
