Trenggalek, Kabarpas.com – DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) I gagal menggelar rapat kerja bersama tim asistensi Pemkab terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) Informasi Keterbukaan Publik, karena tidak memenuhi kuorum tingkat kehadiran.
Demikian disampaikan oleh ketua Pansus I Guswanto kepada Kabarpas.com usai menunda rapat kerja tersebut.
Menurutnya, penundaan tersebut dimaksudkan agar pembahasannya bisa berjalan lancar dan maksimal, komperhensif, dan selaras atau sinergis dengan regulasi yang berlaku. Namun rapat yang diagendakan pukul 13.00 tersebut terkendala aturan tata tertib kedewanan.
“Secara umum Raperda sudah kita terima dan kita harus menyampaikan hasil harmonisasi dari Gubernur Jatim,” ucapnya.
Guswanto menjelaskan, tim asistensi dari ada yang belum bisa hadir, yakni Bagian Hukum dan asisten bupati. Ketidakhadirannya karena ada tugas lain.
“Sebagai ketua Pansus I kami terpaksa menunda rapat tersebut,” ungkapnya.
Politisi senior PDIP itu menegaskan, berdasarkan pemberitahuan yang diterima, Bagian Hukum tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan sosialisasi Raperda Pilkades 2027 ke beberapa wilayah.
Pihaknya memaklumi ketidakhadiran beberapa pejabat tersebut. Selain kegiatan di Pemkab pada dan berbenturan dengan kegiatan kedinasan lainnya.
Walaupun demikian, lanjut dia, pada dasarnya pembahasannya tidak terlalu memerlukan perombakan besar. Berdasarkan data yang diterima dari provinsi, perbaikan hanya pada penyelarasan beberapa pasal sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.
“Pasal-pasal dan ayat-ayatnya sudah tercantum direkomendasi gubernur. Salah satunya tentang tugas dan fungsi pokok petugas pejabat pemerintah daerah. Penanggungjawabnya bupati, tapi pendelegasiannya diberikan kepada sekretaris daerah (Sekda),” tutupnya. (adv/ian).

















