Menu ✖

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 20 Nov 2026

Pembahasan Raperda Informasi Keterbukaan Publik Ditunda, Ini Alasannya


					Pembahasan Raperda Informasi Keterbukaan Publik Ditunda, Ini Alasannya Perbesar

Trenggalek, Kabarpas.com – DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) I gagal menggelar rapat kerja bersama tim asistensi Pemkab terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) Informasi Keterbukaan Publik, karena tidak memenuhi kuorum tingkat kehadiran.

Demikian disampaikan oleh ketua Pansus I Guswanto kepada Kabarpas.com usai menunda rapat kerja tersebut.

Menurutnya, penundaan tersebut dimaksudkan agar pembahasannya bisa berjalan lancar dan maksimal, komperhensif, dan selaras atau sinergis dengan regulasi yang berlaku. Namun rapat yang diagendakan pukul 13.00 tersebut terkendala aturan tata tertib kedewanan.

“Secara umum Raperda sudah kita terima dan kita harus menyampaikan hasil harmonisasi dari Gubernur Jatim,” ucapnya.

Guswanto menjelaskan, tim asistensi dari ada yang belum bisa hadir, yakni Bagian Hukum dan asisten bupati. Ketidakhadirannya karena ada tugas lain.

“Sebagai ketua Pansus I kami terpaksa menunda rapat tersebut,” ungkapnya.

Politisi senior PDIP itu menegaskan, berdasarkan pemberitahuan yang diterima, Bagian Hukum tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan sosialisasi Raperda Pilkades 2027 ke beberapa wilayah.

Pihaknya memaklumi ketidakhadiran beberapa pejabat tersebut. Selain kegiatan di Pemkab pada dan berbenturan dengan kegiatan kedinasan lainnya.

Walaupun demikian, lanjut dia, pada dasarnya pembahasannya tidak terlalu memerlukan perombakan besar. Berdasarkan data yang diterima dari provinsi, perbaikan hanya pada penyelarasan beberapa pasal sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

“Pasal-pasal dan ayat-ayatnya sudah tercantum direkomendasi gubernur. Salah satunya tentang tugas dan fungsi pokok petugas pejabat pemerintah daerah. Penanggungjawabnya bupati, tapi pendelegasiannya diberikan kepada sekretaris daerah (Sekda),” tutupnya. (adv/ian).

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

BM PAN Bantah Kutipan Kontroversial yang Catut Nama Zulkifli Hasan

20 November 2026 - 09:24

Komisi IV DPRD Trenggalek Harap Sarjana Kearsipan Ada di Setiap OPD

20 November 2026 - 09:18

NasDem Jember Terima SK PAW, Ahmad Toharudin Segera Gantikan Dedi Dwi Setiawan

19 November 2026 - 23:23

Isu Negatif Sasar Zulhas, PAN Jember Minta Masyarakat Lihat Kinerja Nyata

19 November 2026 - 22:22

Gus Fawait, Tokoh Jatim Peraih Penghargaan Inovasi Pelayanan Sosial dan Kesehatan 

19 November 2026 - 22:20

PMII Dorong Negara Kesejahteraan di Muspimnas 2026 Bandung, Usulkan Revitalisasi Pesantren hingga Kedaulatan Digital

19 November 2026 - 21:16

Trending di KABAR NUSANTARA