Probolinggo, Kabarpas.com – Kolaborasi erat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo membuahkan hasil. Kedua lembaga resmi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (6/7/2026).
Tiga regulasi anyar tersebut terdiri dari satu usulan eksekutif dan dua inisiatif legislatif. Raperda usulan Pemkab berupa Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sementara dua Raperda inisiatif DPRD berfokus pada Fasilitasi Pesantren serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi, rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ, jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Prosesi pengesahan diawali dengan pembacaan pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD terkait Raperda Susunan Perangkat Daerah. Setelah itu, giliran Bupati Probolinggo yang menyampaikan pendapat akhir atas dua Raperda inisiatif dewan. Momentum persetujuan ini kemudian dikunci melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama oleh Wabup Fahmi AHZ dan jajaran Pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ mengapresiasi kekompakan yang ditunjukkan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi bukti nyata hadirnya sinergi demi melahirkan kebijakan yang pro-rakyat.
”Persetujuan bersama ini adalah langkah krusial untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sinergi antara Pemkab dan DPRD adalah modal utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, pelayanan publik bermutu, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” urai Wabup Fahmi.
Ia menambahkan bahwa ketiga Raperda tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi. Bukan sekadar membenahi tata kelola birokrasi, aturan baru ini juga memberikan kepastian hukum untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memberdayakan lingkungan pesantren, hingga memperkuat jaring pengaman sosial. Tujuan akhirnya adalah mendongkrak efektivitas roda pemerintahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Pasca-persetujuan di paripurna, ketiga Raperda ini akan melalui tahapan fasilitasi sesuai jalur hukum yang berlaku hingga mengantongi nomor registrasi sebelum akhirnya resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Di akhir penyampaiannya, Wabup Fahmi berharap ritme kerja sama, komunikasi, dan kolaborasi yang sudah berjalan apik ini bisa terus dipertahankan ke depan. Hal tersebut dinilai penting agar setiap produk hukum yang lahir benar-benar memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo. (len/ian).
