Trenggalek, kabarpas.com – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT BPR Jwalita Trenggalek optimis bisa merealisasi target yang dibebankan tahun 2023, yakni Rp 2,5 milyar. Hal ini disampaikan oleh Direktur BPR plat merah tersebut Dwi Fraidianriani kepada Kabarpas.com.
Dwi sapaan dia menjelaskan, sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Trenggalek yang sangat diharapkan bisa berkontribusi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya telah berkomitmen untuk mengemban amanah tersebut. Tak terkecuali merealisasi target laba di tahun 2023 sebesar Rp 2,5 milyar.
“Alhamdulillah, selama beberapa tahun sejak BPR Jwalita berdiri amanat yang diembankan Pemkab dalam perolehan laba bisa terpenuhi. Seperti tahun 2022 sebesar Rp 2,4 milyar, “ucapnya.
Dwi menuturkan, untuk tahun 2023 Pemkab memberikan target laba sebesar Rp 2,5 milyar. Target ini sangat realiatis mengingat perkembangan BPR Jwalita cukup menjanjikan. “Hingga bulan Oktober kemarin kami sudah meraih laba diatas Rp 2 milyar. Insya Alloh hingga akhir tahun target Rp 2,5 bisa terealisasi, “imbuhnya.
Dijelaskan dia, sebagai salah satu BUMD yang diharapkan bisa mendongkrak PAD, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengembangkan usaha tersebut. Karena, pendirian BUMD ini tidak hanya dituntut dalam pelayanan kepada masyarakat, namun juga harus menghasilkan profit. “Intinya kita harus memberikan hasil nyata. Di tahun 2023 meskipun ada pandemi Covid-19 kami bisa melalui dengan baik. Mudah-mudahan di bulan Desember bisa terwujud perolehan laba tersebut, “tukasnya.
Dia menyebut, realisasi target di tahun 2023 bukan tanpa alasan. Sebab BPR Jwalita memilki 13 kantor cabang kecamatan. Sehingga, pelayanan kepada masyatakat di setiap kecamatan bisa semakin dekat.
BPR jwalita itu sendiri nasabah terbesar adalah UMKM yang hampir mencapai 60 persen. Sedangkan untuk nasabah ASN jumlahnya sedikit. “Jadi meski BPR ini milik Pemkab namun nasahnya lebih banyak UMKM, “tandasnya.
Ditambahkan dia, untuk kontribusi kepada daerah, pihaknya merujuk pada Permendagri 94 tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkreditan milik daerah. BPR harus menyetor 55 persen kepada daerah dari hasil laba. “Jika tahun ini laba Rp 2,5 maka kami bisa berkontribusi kepada PAD Rp 1,3 milyar, “ujarnya.
Dia menyampaikan, secara keseluruhan saham dari Pemkab sebesar 98,8 persen sedang sisanya milik perorangan. Sedangkan asetnya di tahun 2022 sekitar Rp 122 milyar. “Kita targetkan pada Desember ini bisa 140 milyar, “ujarnya.
Selanjutnya, untuk terus mengembangkan usaha, sambung dia, BRP bermaksud mengajukan penyertaan modal Rp 15 milyar. Salah satu pertimbangannya ialah dengan modal Rp 20 milyar sedangkan kredit kepada masyarakat itu Rp 106 milyar. Berarti sisanya itu dana masyarakat.
Sedangkan dengan adanya dana masyarakat itu, akan ada bungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan bank umum sesuai dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Kulakannya dari masyarakat sudah mahal. Oleh karena itu dengan penyertaan modal tersebut maka untuk menyalurkan kredit lebih murah dibandingkan sekarang, “tutupnya (ags/gus)
