Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tahun 2019 di ruang pertemuan Bentar Eks Kantor Bupati Probolinggo di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh 180 orang peserta terdiri dari PPL, Koordinator BPP dan UPTD di Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi peran penyuluh terhadap kartu tani oleh BNI Cabang Probolinggo serta alokasi pupuk bersubsidi dan penyusunan RDKK tahun 2019 oleh DKPP Kabupaten Probolinggo.
Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari melalui Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Yahyadi mengungkapkan kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan RDKK tahun 2019 dan evaluasi penyusunan RDKK tahun 2018.
“Selain itu, untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan RDKK untuk tahun 2019 mulai dari penyusunan RDKK, e-RDKK, alokasi pupuk bersubdisi dan kartu tani,” ungkapnya.
Menurut Yahyadi, pemberian subsidi kepada petani dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan, mencegah penurunan produktivitas pertanian, melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia dan upaya peningkatan kesejahteraan petani.
“Secara tidak langsung, pemberian subsidi ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mendukung upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan danmendukung terpeliharanya stabilitas ekonomi,” jelasnya.
Yahyadi menjelaskan bahwa RDKK bermanfaat sebagai alat perencanaan kebutuhan pupuk serta sebagai alat penyaluran pupuk bersubsidi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan data RDKK sesuai dengan evaluasi RDKK tahun 2018 baik secara RDKK kebutuhan maupun kartu tani dengan mengoptimalkan kunjungan yang bersifat laku susi (latihan kunjungan, evaluasi dan supervisi) kepada kelompok tani dalam rangka penyusunan RDKK,” tegasnya.
Terkait dengan kartu tani Yahyadi menerangkan pemanfaatan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Diantaranya, petani mengetahui jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan menebus pupuk bersubsidi sesuai quota yang diberikan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
“Sekaligus, pengelolaan laporan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pengecer berbasis data elektronik, Pemerintah dan Stakeholder mengetahui data penyaluran pupuk bersubsidi secara cepat dan tepat serta kepastian dalam pembayaran subsidi pupuk,” pungkasnya. (mel/nis).
