Jember, Kabarpas.com – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus digencarkan, DPR RI bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) menggelar Sosialisasi Peningkatan Inklusi Keuangan bertema “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan di Kabupaten Jember”.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Jember ini, diikuti ratusan peserta dari kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat umum.
Sosialisasi ini menjadi respons atas masih terbatasnya akses layanan keuangan formal, khususnya bagi UMKM super mikro. Meski tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, kesenjangan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pelaku usaha formal dan super mikro yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 persen unit usaha nasional.
Anggota DPR RI Komisi XI, H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom, menegaskan bahwa akses permodalan menjadi kunci utama keberlangsungan UMKM. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha kecil masih tersisih dari layanan perbankan.
“UMKM super mikro sering kali paling rentan. Mereka punya usaha, tapi tidak punya akses kredit karena persoalan agunan, administrasi, dan literasi keuangan. Padahal, jika akses pembiayaan dibuka, dampaknya sangat besar bagi ekonomi keluarga dan daerah,” tegas Charles.
Ia menambahkan, Komisi XI DPR RI terus mendorong kebijakan keuangan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil agar mereka tidak bergantung pada pinjaman ilegal atau praktik keuangan berisiko.
Selain akses permodalan, literasi keuangan juga menjadi sorotan utama. Menurut Charles, rendahnya pemahaman keuangan membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
“Inklusi keuangan harus dibarengi literasi. Masyarakat perlu paham produk keuangan yang aman dan bertanggung jawab, bukan sekadar bisa meminjam,” ujarnya.
Sementara itu, H. Moch. Junaidi, sebagai mantan birokrat keuangan memaparkan peran strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan, mulai dari regulasi, program pembiayaan, hingga penguatan ekosistem keuangan daerah.
“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai skema, seperti kredit bersubsidi, penjaminan, hingga pendampingan UMKM. Tapi semua itu tidak akan efektif tanpa pemahaman masyarakat dalam mengaksesnya,” jelasnya.
Junaidi juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan keuangan sebagai peluang memperluas akses, terutama di daerah. Namun, menurutnya, transformasi digital harus diiringi edukasi agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risikonya.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berdiskusi langsung mengenai kendala riil yang dihadapi, mulai dari sulitnya mengakses modal hingga minimnya pendampingan usaha. Sejumlah pelaku UMKM berharap adanya tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan kemudahan akses pembiayaan.
Melalui kegiatan ini, DPR RI dan Pertamina menegaskan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Diharapkan, UMKM di Kabupaten Jember dapat naik kelas, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. (dan/ian).
