Jember, Kabarpas.com – Kabupaten Jember menjadi sorotan nasional dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Jumat (9/1/2026), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh hadir langsung di Jember dan mengikuti olahraga bersama di alun-alun Nusantara. Kunjungan ini menandai pengakuan pemerintah pusat atas kebijakan kepegawaian Pemkab Jember yang dinilai progresif dan berani.
Jember tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu terbanyak di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang. Kebijakan tersebut sekaligus menempatkan Jember sebagai daerah yang mengambil risiko fiskal cukup besar demi kepastian status ribuan pegawai yang telah lama mengabdi.
Bupati Jember, Muhammad Fawait menyebut kehadiran Kepala BKN sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan komitmen antara pusat dan daerah dalam penataan ASN.
“Beliau datang ke Jember karena melihat langsung bagaimana daerah ini memperjuangkan nasib P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Jumlahnya terbesar di Indonesia,” kata Fawait.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Beban anggaran daerah meningkat signifikan seiring pengangkatan ribuan P3K. Namun Pemkab Jember bersama DPRD memilih menjadikan kepastian status dan kesejahteraan pegawai sebagai prioritas.
“Banyak dari mereka sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Negara dan daerah wajib memberi kejelasan,” ujarnya.
Di tengah tren penyesuaian dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di sejumlah daerah, Pemkab Jember justru mengambil langkah berbeda. Dalam APBD 2026, TPP ASN dipertahankan. “Ini pilihan kebijakan. Jember memilih menjaga kesejahteraan ASN agar pelayanan publik tetap optimal,” tegas Fawait.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan DPRD Jember dan disebut sebagai bagian dari strategi menjaga motivasi, integritas, serta kualitas birokrasi di daerah.
Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi terbuka atas langkah yang diambil Pemkab Jember. Ia menyebut pengangkatan P3K di Jember sebagai salah satu yang paling serius dan konsisten secara nasional.
“Delapan ribu P3K paruh waktu itu angka yang sangat besar. Pelaksanaannya berjalan baik dan ini menunjukkan keberpihakan kepala daerah terhadap pegawai,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan Jember mencerminkan upaya membangun birokrasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Namun ia juga mengingatkan bahwa keberanian fiskal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN.
“Mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan meningkatkan kinerja, menaikkan pendapatan daerah, dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Olahraga bersama di alun-alun Nusantara menjadi penanda simbolik sinergi pusat dan daerah. Di balik kegiatan tersebut, tersirat pesan kuat tentang arah kebijakan kepegawaian Jember. Keberanian mengambil keputusan strategis, meski berisiko, demi kepastian status, martabat, dan masa depan ASN.
Dengan pengangkatan P3K terbesar secara nasional dan kebijakan mempertahankan TPP, Jember mengambil posisi sebagai daerah yang tidak sekadar mengikuti arus, tetapi memilih jalan kebijakan sendiri dalam menata birokrasi. (dan/ian).
