Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

Berita Pasuruan · 16 Jul 2026

BEM UNIWARA Soroti Krisis Literasi Demokrasi, Ajak Bawaslu Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa Menuju Pilkada 2029


BEM UNIWARA Soroti Krisis Literasi Demokrasi, Ajak Bawaslu Perkuat Pendidikan Politik Mahasiswa Menuju Pilkada 2029 Perbesar

Pasuruan, Kabarpas.com — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA) Kabinet Mahardhika menggelar audiensi silaturahmi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan sebagai langkah awal memperkuat sinergi dalam membangun pendidikan politik yang berkualitas bagi generasi muda. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Pasuruan ini membahas berbagai isu strategis terkait penguatan literasi demokrasi, pengawasan partisipatif, serta persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2029.

Dalam audiensi tersebut, BEM UNIWARA menyoroti masih terbatasnya ruang pendidikan politik yang berkelanjutan bagi mahasiswa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, mahasiswa dihadapkan pada tantangan berupa penyebaran hoaks politik, disinformasi, polarisasi, hingga rendahnya pemahaman terhadap sistem demokrasi dan kepemiluan. Kondisi ini dinilai perlu direspons melalui kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua BEM Universitas PGRI Wiranegara, Muhammad Qommaruddin, menegaskan bahwa penguatan literasi demokrasi harus menjadi agenda bersama agar mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional dan mampu mengawal demokrasi secara bertanggung jawab.

“Demokrasi tidak cukup dipahami sebagai proses memberikan suara pada hari pemungutan suara. Demokrasi harus dibangun melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan nalar kritis, dan partisipasi masyarakat yang sadar akan hak serta kewajibannya. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia,” tegas Muhammad Qommaruddin.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, BEM UNIWARA menawarkan sejumlah program kolaboratif kepada Bawaslu Kota Pasuruan, antara lain Forum Literasi Demokrasi, Sekolah Legislatif, Kelas Kepemiluan, dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif Mahasiswa. Program-program ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, penyelenggara pemilu, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi, sistem politik, serta pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, menyambut baik gagasan tersebut dan menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.

“Mahasiswa merupakan mitra strategis Bawaslu dalam membangun pengawasan partisipatif. Kami menyambut baik inisiatif BEM Universitas PGRI Wiranegara untuk menghadirkan Forum Literasi Demokrasi dan Sekolah Legislatif sebagai bagian dari penguatan pendidikan politik bagi generasi muda. Kolaborasi seperti ini menjadi langkah penting dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi yang berintegritas,” ujar Vita Suci Rahayu.

 

Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak juga membahas rencana penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi di lingkungan kampus. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan berbagai kegiatan edukatif yang berkelanjutan, tidak hanya menjelang tahapan Pilkada 2029, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang matang di kalangan mahasiswa.

Audiensi ini menjadi komitmen awal BEM Universitas PGRI Wiranegara dan Bawaslu Kota Pasuruan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga negara dalam menciptakan generasi muda yang kritis, berintegritas, serta memiliki kesadaran politik yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik yang inklusif dan pengawasan partisipatif, diharapkan kualitas demokrasi di Kota Pasuruan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi demokrasi Indonesia secara keseluruhan. (din/ian).

Artikel ini telah dibaca 26 kali

Baca Lainnya

Hanung Bramantyo Angkat Tragedi 1965 Jadi Film Horor Lobang Buaya Sutradara Hanung Bramantyo memilih pendekatan horor untuk mengangkat isu sejarah dan tragedi 1965 dalam film terbarunya, “Lobang Buaya”. Menurut Hanung, horor tidak selalu berkaitan dengan hantu, tetapi juga dapat menggambarkan situasi penuh teror yang dialami masyarakat. Hal itu disampaikan Hanung dalam acara Special Screening film Lubang Buaya yang digelar Adhya Pictures dan Dapur Film bersama Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember di Kota Cinema Mall, Minggu (20/9/2026). Hanung mengatakan salah satu alasan dirinya mengangkat tema 1965 adalah karena film sejarah dinilai belum banyak menarik perhatian penonton muda. Padahal, menurut dia, sebagian besar penonton bioskop saat ini berasal dari kalangan anak muda. Ia melihat sejumlah film dengan tema kehidupan anak muda mampu memperoleh jumlah penonton besar. Sebaliknya, film yang mengangkat sejarah cenderung memiliki jumlah penonton lebih terbatas. Karena itu, Hanung ingin menggunakan medium film untuk memperkenalkan kembali sejarah kepada generasi muda dengan pendekatan yang lebih dekat dengan selera penonton masa kini. “Saya pengin masyarakat Indonesia, terutama anak muda pecinta film, jangan sampai melupakan sebuah tragedi besar di tahun 1965,” ucap Hanung usai nonton bareng. Menurut dia, peristiwa 1965 tidak semata-mata berkaitan dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal di Jakarta. Hanung menilai dampak konflik politik dan ideologi pada periode tersebut juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Ia menyebut konflik pada masa itu menimbulkan kekerasan dan korban dari berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, ia ingin mendorong penonton untuk melihat peristiwa 1965 melalui lebih dari satu perspektif. Hanung juga menekankan pentingnya literasi sejarah. Menurut dia, masyarakat tidak semestinya hanya bergantung pada satu narasi mengenai peristiwa 1965, tetapi juga membaca berbagai buku dan menyaksikan berbagai karya yang membahas peristiwa tersebut dari sudut pandang berbeda. “Jadi tolong jangan percaya pada satu propaganda pemerintah, tapi kita sebagai anak-anak bangsa harus melek literasi,” ujarnya. Pendekatan horor dipilih Hanung karena ia melihat tragedi sejarah tersebut memiliki unsur teror yang kuat. Namun, horor yang dimaksud bukan semata-mata kemunculan hantu atau adegan “jump scare”. Hanung menyebut horor sebagai situasi ketika seseorang berada dalam kondisi penuh tekanan dan ketakutan akibat ancaman yang terjadi di sekitarnya. Menurut dia, kondisi sosial pada 1965 dapat dipahami sebagai situasi horor. Relasi sosial yang sebelumnya normal dapat berubah ketika seseorang dituduh memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu. “Horor itu adalah sebuah genre yang di dalamnya memberikan secara sengaja teror kepada penonton melalui apa pun,” tandasnya. Hanung juga mengaitkan pendekatan tersebut dengan film “Pengkhianatan G30S/PKI” karya Arifin C. Noer. Menurut dia, film tersebut juga menggunakan sejumlah perangkat sinematik yang membangun rasa takut penonton, meski mengangkat peristiwa sejarah. Karena itu, ia merasa pendekatan horor relevan untuk membawa penonton memasuki suasana psikologis sebuah periode sejarah yang penuh ketegangan. Namun, Hanung menyebut Lobang Buaya lebih tepat disebut sebagai drama misteri investigasi ketimbang film horor murni. “Saya menyebutnya lebih suka drama misteri investigasi. Karena buat saya itu lebih pas daripada sekadar horor,” ujarnya. Selain mengangkat tragedi 1965, Hanung mengatakan film tersebut juga membawa isu sosial mengenai praktik yang merugikan masyarakat desa. Ia menyebut konsep “7 Setan Desa” sebagai salah satu pijakan cerita. Istilah tersebut digunakan dalam film untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan masyarakat, termasuk birokrat korup, rentenir, dan pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan sumber daya. Hanung mengatakan isu tersebut sengaja ditempatkan berdampingan dengan latar sejarah 1965 untuk menghubungkan persoalan masa lalu dengan persoalan sosial yang masih relevan dibicarakan saat ini. Ia juga mengatakan film menjadi medium baginya untuk menyampaikan kegelisahan mengenai kondisi sosial, keagamaan, dan politik. Sebelumnya, Hanung mengangkat isu sosial-keagamaan dalam sejumlah film, termasuk “Tanda Tanya” dan “Perempuan Berkalung Sorban”. “Film itu adalah medium kita untuk speak up, atas kegelisahan saya,” kata dia. Untuk Lobang Buaya, Hanung juga menjanjikan struktur cerita dengan beberapa plot twist. Ia mengatakan pendekatan tersebut banyak dipengaruhi film-film Korea yang menurutnya berani menghadirkan lebih dari satu kejutan dalam sebuah cerita. Sebagai informasi, film Lobang Buaya dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

20 September 2026 - 15:41

POCARI SWEAT Run Bandung 2026: Birukan Bandung di Hari Jadi ke-216

20 September 2026 - 13:52

Cari Aman Bootcamp 2026, MPM Honda Jatim Perkuat Kompetensi Duta Safety Riding di Malang

20 September 2026 - 10:28

Tembakau Paiton VO Probolinggo Resmi Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis

19 September 2026 - 22:55

MPM Honda Hadirkan LAKI CODE, Padukan Kreativitas, Modifikasi dan Night Ride di Malang

19 September 2026 - 22:50

Rajin Kejar Pajak, Camat dan Lurah Jember Dijanjikan Promosi

19 September 2026 - 22:47

Trending di KABAR NUSANTARA