Menu

Mode Gelap
Wujudkan Mimpi Pebasket Muda Jatim, MPM Honda Jatim Gelar Honda DBL 2023 East Java Series Dukungan Mas Dion Maju Cabup Pasuruan 2024 Kian Masif

KABAR NUSANTARA · 17 Jul 2026

Reses DPRD Jember, Warga Pakusari Dapat Penjelasan Program Prioritas Pemkab 


Reses DPRD Jember, Warga Pakusari Dapat Penjelasan Program Prioritas Pemkab  Perbesar

Jember, Kabarpas.com – Sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember dipaparkan dalam kegiatan Reses Persidangan II Tahun 2026 anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Hoirozi yang dihadiri masyarakat Kecamatan Pakusari, Jumat (17/7/2026) di Desa Sumber Pinang.

Dalam agenda tersebut, Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Jember, Dima Akhyar hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan arah kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait.

Menurut Dima, tujuan utama pembangunan daerah adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap program pemerintah, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kesejahteraan.

 

“Membangun itu sederhana, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Ketika kebutuhan masyarakat tercukupi, mulai dari kebutuhan pangan hingga layanan dasar lainnya, itulah yang disebut kesejahteraan,” ucapnya.

 

Namun, ia mengakui pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga harus menetapkan skala prioritas dalam penyusunan program.

 

Dima menjelaskan, APBD Kabupaten Jember yang mencapai sekitar Rp4,6 triliun tidak seluruhnya dapat digunakan untuk pembangunan karena separuh anggaran telah terserap untuk belanja pegawai.

 

“Orang melihat anggaran Jember besar, sekitar Rp4,6 triliun. Tetapi kebutuhan juga sangat besar, 50 persen anggaran sudah digunakan untuk gaji ASN. Sisanya harus dibagi untuk pembangunan jalan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan program lainnya,” ungkapnya.

 

Karena itu, lanjut Dima, Bupati Jember bersama jajaran pemerintah daerah aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat guna memperoleh tambahan program dan pendanaan.

 

“Jadi jangan langsung berpikir bupati sering ke Jakarta itu hanya jalan-jalan. Yang dilakukan adalah mencari tambahan anggaran dan program untuk Jember,” katanya.

 

Menurut Dima, upaya tersebut mulai membuahkan hasil, terutama dalam sektor infrastruktur dan pertanian.

 

Ia menyebut dalam tahun ini hingga tahun depan akan ada sejumlah pembangunan jalan yang didukung pemerintah pusat. Di sektor pertanian, Pemkab Jember juga memperoleh dukungan berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta program optimalisasi lahan untuk meningkatkan produktivitas petani.

Selain pembangunan fisik, Dima juga memaparkan sejumlah program sosial yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Salah satunya Program Beasiswa Cinta Bergema yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

Di bidang kesehatan, ia menegaskan Pemkab Jember terus memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat ber-KTP Jember dapat mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Dima, pembiayaan program tersebut berasal dari efisiensi belanja pemerintah.

“Anggaran untuk UHC diperoleh dari pemangkasan belanja yang tidak menjadi prioritas. Pemerintah memilih mengutamakan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, Pemkab Jember juga menyiapkan layanan Home Care yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan langsung ke rumah bagi warga dengan kondisi tertentu tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dima mengatakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari akan dikembangkan menjadi fasilitas pengelolaan sampah yang lebih modern melalui investasi sekitar Rp2 triliun agar sampah memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan.

Melalui berbagai program tersebut, baik Ahmad Hoirozi maupun Dima berharap masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus ikut mengawal pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga. (dan/ian).

Artikel ini telah dibaca 35 kali

Baca Lainnya

Hanung Bramantyo Angkat Tragedi 1965 Jadi Film Horor Lobang Buaya Sutradara Hanung Bramantyo memilih pendekatan horor untuk mengangkat isu sejarah dan tragedi 1965 dalam film terbarunya, “Lobang Buaya”. Menurut Hanung, horor tidak selalu berkaitan dengan hantu, tetapi juga dapat menggambarkan situasi penuh teror yang dialami masyarakat. Hal itu disampaikan Hanung dalam acara Special Screening film Lubang Buaya yang digelar Adhya Pictures dan Dapur Film bersama Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember di Kota Cinema Mall, Minggu (20/9/2026). Hanung mengatakan salah satu alasan dirinya mengangkat tema 1965 adalah karena film sejarah dinilai belum banyak menarik perhatian penonton muda. Padahal, menurut dia, sebagian besar penonton bioskop saat ini berasal dari kalangan anak muda. Ia melihat sejumlah film dengan tema kehidupan anak muda mampu memperoleh jumlah penonton besar. Sebaliknya, film yang mengangkat sejarah cenderung memiliki jumlah penonton lebih terbatas. Karena itu, Hanung ingin menggunakan medium film untuk memperkenalkan kembali sejarah kepada generasi muda dengan pendekatan yang lebih dekat dengan selera penonton masa kini. “Saya pengin masyarakat Indonesia, terutama anak muda pecinta film, jangan sampai melupakan sebuah tragedi besar di tahun 1965,” ucap Hanung usai nonton bareng. Menurut dia, peristiwa 1965 tidak semata-mata berkaitan dengan peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal di Jakarta. Hanung menilai dampak konflik politik dan ideologi pada periode tersebut juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Ia menyebut konflik pada masa itu menimbulkan kekerasan dan korban dari berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, ia ingin mendorong penonton untuk melihat peristiwa 1965 melalui lebih dari satu perspektif. Hanung juga menekankan pentingnya literasi sejarah. Menurut dia, masyarakat tidak semestinya hanya bergantung pada satu narasi mengenai peristiwa 1965, tetapi juga membaca berbagai buku dan menyaksikan berbagai karya yang membahas peristiwa tersebut dari sudut pandang berbeda. “Jadi tolong jangan percaya pada satu propaganda pemerintah, tapi kita sebagai anak-anak bangsa harus melek literasi,” ujarnya. Pendekatan horor dipilih Hanung karena ia melihat tragedi sejarah tersebut memiliki unsur teror yang kuat. Namun, horor yang dimaksud bukan semata-mata kemunculan hantu atau adegan “jump scare”. Hanung menyebut horor sebagai situasi ketika seseorang berada dalam kondisi penuh tekanan dan ketakutan akibat ancaman yang terjadi di sekitarnya. Menurut dia, kondisi sosial pada 1965 dapat dipahami sebagai situasi horor. Relasi sosial yang sebelumnya normal dapat berubah ketika seseorang dituduh memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu. “Horor itu adalah sebuah genre yang di dalamnya memberikan secara sengaja teror kepada penonton melalui apa pun,” tandasnya. Hanung juga mengaitkan pendekatan tersebut dengan film “Pengkhianatan G30S/PKI” karya Arifin C. Noer. Menurut dia, film tersebut juga menggunakan sejumlah perangkat sinematik yang membangun rasa takut penonton, meski mengangkat peristiwa sejarah. Karena itu, ia merasa pendekatan horor relevan untuk membawa penonton memasuki suasana psikologis sebuah periode sejarah yang penuh ketegangan. Namun, Hanung menyebut Lobang Buaya lebih tepat disebut sebagai drama misteri investigasi ketimbang film horor murni. “Saya menyebutnya lebih suka drama misteri investigasi. Karena buat saya itu lebih pas daripada sekadar horor,” ujarnya. Selain mengangkat tragedi 1965, Hanung mengatakan film tersebut juga membawa isu sosial mengenai praktik yang merugikan masyarakat desa. Ia menyebut konsep “7 Setan Desa” sebagai salah satu pijakan cerita. Istilah tersebut digunakan dalam film untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan masyarakat, termasuk birokrat korup, rentenir, dan pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan sumber daya. Hanung mengatakan isu tersebut sengaja ditempatkan berdampingan dengan latar sejarah 1965 untuk menghubungkan persoalan masa lalu dengan persoalan sosial yang masih relevan dibicarakan saat ini. Ia juga mengatakan film menjadi medium baginya untuk menyampaikan kegelisahan mengenai kondisi sosial, keagamaan, dan politik. Sebelumnya, Hanung mengangkat isu sosial-keagamaan dalam sejumlah film, termasuk “Tanda Tanya” dan “Perempuan Berkalung Sorban”. “Film itu adalah medium kita untuk speak up, atas kegelisahan saya,” kata dia. Untuk Lobang Buaya, Hanung juga menjanjikan struktur cerita dengan beberapa plot twist. Ia mengatakan pendekatan tersebut banyak dipengaruhi film-film Korea yang menurutnya berani menghadirkan lebih dari satu kejutan dalam sebuah cerita. Sebagai informasi, film Lobang Buaya dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

20 September 2026 - 15:41

POCARI SWEAT Run Bandung 2026: Birukan Bandung di Hari Jadi ke-216

20 September 2026 - 13:52

Cari Aman Bootcamp 2026, MPM Honda Jatim Perkuat Kompetensi Duta Safety Riding di Malang

20 September 2026 - 10:28

Tembakau Paiton VO Probolinggo Resmi Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis

19 September 2026 - 22:55

MPM Honda Hadirkan LAKI CODE, Padukan Kreativitas, Modifikasi dan Night Ride di Malang

19 September 2026 - 22:50

Rajin Kejar Pajak, Camat dan Lurah Jember Dijanjikan Promosi

19 September 2026 - 22:47

Trending di KABAR NUSANTARA