Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait meminta jajaran direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan rutinitas. Mereka diminta menghadirkan terobosan yang mampu mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung pada penyertaan modal dari APBD.
Pesan itu disampaikan Fawait usai melantik direksi dan dewan pengawas Perumdam Tirta Pandalungan serta Perumda Perkebunan (PDP) Kahyangan di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (20/7/2026).
Direksi Perumdam Tirta Pandalungan yang dilantik yakni Ardani Yusuf sebagai Direktur Utama, Rofiih sebagai Direktur Umum, dan Rendra Wirawan sebagai Direktur Teknis. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga melantik jajaran dewan pengawas Perumdam Tirta Pandalungan dan Perumda PDP Kahyangan yang berasal dari unsur independen dan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam momen itu, Fawait menilai komposisi direksi dan dewan pengawas BUMD kali ini merupakan salah satu yang paling ideal karena memadukan kalangan profesional dan aktivis.
Menurutnya, kalangan profesional memiliki pengalaman teknis dalam mengelola perusahaan, sedangkan aktivis dinilai memiliki keberanian menghadirkan gagasan baru.
“Profesional memahami kebijakan dan aspek teknis, sementara aktivis biasanya tidak pantang menyerah dan selalu berpikir out of the box. Kombinasi seperti ini saya yakin akan membuat PDAM maupun PDP jauh lebih baik ke depan,” tandasnya.
Ia menegaskan, BUMD memiliki dua fungsi utama, yakni menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, direksi yang baru diminta segera menyusun program yang mampu menghasilkan dampak nyata.
Fawait mengatakan akan memanggil seluruh jajaran direksi dan dewan pengawas dalam dua pekan mendatang untuk mempresentasikan rencana kerja masing-masing.
“Saya tunggu gebrakan-gebrakan kebijakannya. Saya ingin tahu dari mana sumber pendanaannya ketika ruang fiskal kita terbatas,” ujarnya.
Menurut Fawait, ukuran keberhasilan direksi bukan ditentukan oleh besarnya penyertaan modal yang diminta kepada pemerintah daerah, melainkan kemampuan menghadirkan inovasi dengan memanfaatkan sumber pembiayaan di luar APBD.
“Kalau membuat terobosan tetapi anggarannya meminta penyertaan modal besar dari APBD, semua orang juga bisa. Yang saya harapkan adalah bagaimana membuat gebrakan luar biasa dengan seminimal mungkin bergantung pada APBD,” katanya.
Fawait optimistis target tersebut dapat dicapai. Ia menyinggung capaian PAD Kabupaten Jember yang pada 2025 telah menembus angka Rp1 triliun atau meningkat sekitar 32 persen dibandingkan sebelumnya.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja lembaga dan badan usaha daerah dapat berkontribusi terhadap penguatan fiskal daerah.
Lebih jauh, Fawait meminta jajaran direksi tidak ragu mengambil kebijakan yang inovatif meski berpotensi memunculkan perbedaan pendapat.
“Kalau ada kebijakan yang out of the box lalu di awal menimbulkan kontroversi, saya pikir tidak usah takut. Tidak mungkin semua kebijakan bisa menyenangkan semua orang. Yang penting bekerja dengan benar dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (dit/ian).
