Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait mendorong pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Pemerintah desa juga diminta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan agar terhindar dari kesalahan administrasi.
Pesan tersebut disampaikan Gus Fawait dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Sapphire Ballroom Hotel Aston Jember, Senin (12/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Jember.
Gus Fawait mengatakan, desa memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
“Tujuan sosialisasi pengelolaan dana desa ini adalah bagaimana membuat dana desa efektif untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan sekaligus menghindarkan dari kemungkinan kesalahan administrasi. Jadi, lebih kepada upaya pencegahan,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut, kata Gus Fawait, menjadi salah satu upaya memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola anggaran. Dengan pemahaman yang baik, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan program pembangunan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
Dia juga mengapresiasi keterlibatan Charles Meikyansyah dan jajaran BPK dalam memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dia menilai, komitmen aparatur desa dalam mengikuti kegiatan tersebut menjadi modal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Selain persoalan akuntabilitas, Gus Fawait menyoroti pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Menurutnya, upaya mengurangi kemiskinan akan lebih efektif jika seluruh tingkatan pemerintahan memiliki komitmen yang sama.
“Kalau pemerintah pusat semangat, pemerintah kabupaten semangat, dan pemerintah desa juga semangat, insyaallah kemiskinan di Jember juga akan turun,” tandasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dengan anggota DPR RI dinilai penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat Jember dengan program pemerintah pusat.
“Pemerintah kabupaten tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita punya anggota DPR RI, salah satunya Charles Meikyansyah, yang selama ini telah banyak membantu Jember,” ujar Gus Fawait.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan sekaligus memperluas manfaat kebijakan pemerintah bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menekankan bahwa kebijakan dana desa harus tetap berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurut Charles, pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan maupun arah kebijakan dana desa perlu mempertimbangkan kebutuhan warga sebagai penerima manfaat pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat desa bisa tetap merasakan hasil pembangunan itu sendiri. Esensinya adalah itu,” kata Charles.
Dia menilai, pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pembangunan desa secara optimal.
Sosialisasi tersebut juga menghadirkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin sebagai narasumber.
Charles menyebut, keterlibatan BPK diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. (dan/ian).
