Surabaya, Kabarpas.com – Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur harus melampaui seremoni. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melesat di atas rata-rata nasional, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah struktural yang mengganjal: kemiskinan yang tinggi, ketimpangan wilayah yang curam, kualitas lapangan kerja, hingga tata kelola pemerintahan.
Bendahara Fraksi PKB DPRD Jatim, Salim Azhar, mengakui capaian Pemprov Jatim patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan, angka pertumbuhan tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur sukses.
Pada Triwulan II 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,72 persen (y-o-y), mengungguli nasional yang 5,29 persen. Jatim juga kokoh sebagai penopang pangan nasional dengan produksi padi 2025 mencapai 10,44 juta ton GKG, naik 12,60 persen. Populasi sapi potong tercatat 3,67 juta ekor, produksi susu 475,39 ribu ton, dan telur ayam ras 2,02 juta ton.
Kualitas manusia juga membaik. IPM naik dari 73,04 pada 2020 menjadi 76,13 pada 2025. Stunting turun dari 17,7 persen (2023) menjadi 14,7 persen (SSGI 2024). Kemiskinan Maret 2026 di angka 9,06 persen dengan kemiskinan ekstrem 0,29 persen, dan TPT Mei 2026 di kisaran 3,42 persen.
“Fraksi PKB mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, peringatan hari jadi ini juga harus menjadi momentum evaluasi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” kata Salim usai Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Senin (12/10/2026).
PR Kemiskinan dan Jurang Kota-Desa
Sorotan utama PKB adalah angka kemiskinan. Maret 2026, penduduk miskin Jatim masih 3,71 juta jiwa atau 9,06 persen, masih di atas nasional 8,07 persen.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kesenjangan desa-kota. Kemiskinan perdesaan 12,38 persen, hampir dua kali lipat perkotaan yang 6,66 persen. Ini sinyal kebijakan harus lebih afirmatif ke kelompok rentan dan wilayah tertinggal.
Ketimpangan kualitas hidup antardaerah juga ekstrem. IPM Kota Surabaya 85,65, sementara Kabupaten Sampang hanya 67,23. Rata-rata lama sekolah Sampang 5,19 tahun, berbanding 12,12 tahun di Kota Madiun. Jurang upah juga mencolok: UMK Surabaya 2026 sekitar Rp5,28 juta, sementara Situbondo hanya Rp2,48 juta.
Indikator ketimpangan pun memburuk. Gini Ratio naik dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026. Porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah turun dari 19,60 persen menjadi 19,36 persen.
“Bagi kami, ini pengingat bahwa pertumbuhan harus diiringi redistribusi manfaat. Jangan sampai kesenjangan sosial makin melebar,” tegas Salim.
Ekspor Tertekan dan Dominasi Informal
Dari sisi perdagangan luar negeri, Jatim dalam tekanan. Januari-Juli 2026, ekspor turun 5,33 persen menjadi 16,08 miliar dolar AS, sementara impor naik 16,56 persen menjadi 19,52 miliar dolar AS. Neraca defisit 3,44 miliar dolar AS.
Anjloknya ekspor perhiasan dan permata hingga 54,17 persen menjadi alarm. PKB menilai diversifikasi komoditas ekspor nonmigas menjadi keharusan agar tidak rentan gejolak global.
Di ketenagakerjaan, dominasi pekerja informal 63,82 persen dan pengangguran lulusan SMK 5,79 persen menjadi ironi. Vokasi harus terkoneksi langsung dengan industri, bukan hanya cetak ijazah.
Tak hanya ekonomi, PKB juga menyentil tata kelola. Kasus hukum pengelolaan dana hibah APBD Jatim harus jadi evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas eksekutif-legislatif. Peristiwa lumpur Sidoarjo dan Tragedi Kanjuruhan juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan risiko dan keselamatan publik.
Empat Agenda Dorongan PKB
Untuk menjawabnya, Fraksi PKB mendorong empat agenda.
Pertama, intervensi afirmatif bagi daerah tertinggal. Pemprov perlu menetapkan target tahunan terukur untuk IPM, rata-rata lama sekolah, dan kemiskinan di kabupaten/kota dengan capaian terendah. Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS) harus dapat dukungan anggaran sesuai kebutuhan wilayah.
Kedua, peta jalan diversifikasi ekspor. Strategi ekspor nonmigas harus diperkuat agar produk Jatim punya pasar yang lebih beragam.
Ketiga, penguatan kualitas tenaga kerja dan UMKM. Kemitraan SMK-industri diperluas, UMKM difasilitasi naik kelas dari informal ke formal.
Keempat, evaluasi pembangunan berbasis data. Seluruh indikator RPJMD 2025-2029 harus terintegrasi dalam sistem Satu Data Jatim yang bisa diakses publik hingga kabupaten/kota, agar masyarakat bisa memantau efektivitas anggaran.
“Fraksi PKB meyakini bahwa kritik yang berbasis data dan disertai solusi adalah wujud kecintaan paling nyata bagi Jawa Timur. Di usia ke-81 tahun ini, keberhasilan Jawa Timur tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa adil dan merata kemakmuran tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Salim. (bro/ian).
