Jakarta, Kabarpas.com – Proses pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia mulai bergulir setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). MPR kini bersiap menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.
Usai menerima surat itu, Muzani mengatakan Gibran meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR dijadwalkan langsung menggelar rapat untuk membahas langkah berikutnya.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut, dan hari ini Pimpinan Majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” tutur Muzani kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pembahasan tidak berhenti pada rapat pimpinan. MPR juga akan menggelar rapat gabungan bersama para pimpinan fraksi untuk merumuskan tahapan yang perlu ditempuh setelah surat pengunduran diri diterima.
Dalam keterangannya, Muzani menyebut konstitusi memberikan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi lembaga permusyawaratan itu dalam menyiapkan proses pergantian jabatan.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujarnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, proses selanjutnya akan melibatkan tahapan pengusulan calon oleh Presiden dan pemilihan di MPR.
Muzani berharap seluruh rangkaian proses tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan yang berlangsung tertib.
“Kami mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik dan peristiwa hari ini menjadi praktik ketatanegaraan kita,” tandasnya. (ren/ian).
